batampos.co.id – Tujuh dari 26 perusahaan pemilik lahan tidur yang dipanggil Badan Pengusahaan (BP) Batam beberapa waktu lalu akhirnya sepakat penetapan lahan (PL) mereka dicabut. Selanjutnya PL tersebut dikembalikan ke BP Batam untuk dialokasikan lagi kepada pengusaha lainnya.
“Ketujuh perusahaan tersebut sudah menandatangani berita acara dan bersedia hak lahannya dicabut oleh BP Batam,” ujar Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Kamis (28/7).
Tujuh perusahaan ini antara lain
- PT Gading Mas Prima,
- PT Gerbang Mas,
- PT JHS Precast Concrete Industries,
- PT Persero Batam,
- PT Perumtel,
- PT Sulawesi Selatan Sejahtera, dan
- PT Wahana Cipta Prima Sejahtera.
Konsekuensi dari pengembalian lahan ini, BP Batam juga harus mengambalikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang telah disetorkan ke BP Batam.
Andi mengaku tidak mengetahui berapa nilai UWTO dari tujuh perusahaan tersebut.
“Datanya belum dapat, karena nilai UWTO-nya masih dihitung,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami mengatakan undangan kepada perusahaan-perusahaan pemilik lahan tidur mendapat respon positif. Namun ada suatu kekeliruan ketika memanggil salah satu perusahaan shipyard yang namanya tercantum di undangan.
Ia mengungkapkan selama ini persepsi yang ada di pemikiran pemantau jika ada lahan yang tidak memiliki bangunan, maka dianggap lahan tidur. Padahal tidak semuanya demikian.
“Perusahaan shipyard terkadang tidak membangun bangunan, mereka hanya butuh lahan untuk melakukan pembuatan kapal,” ujarnya.
Sedangkan Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro menjelaskan sampai saat ini ada 26 perusahaan yang telah dipanggil BP Batam.
“Sebagian permasalahannya lebih besar terletak karena sertifikatnya tak kunjung dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun itu masalah yang berbeda,” ujarnya.
Langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh BP Batam adalah memanggil 1.200 penunggak UWTO dengan nilai tunggakan mencapai Rp 300 miliar.
“UWTO yang kalau tak bayar ya harus bayar,” tegas Hatanto.
Pria berkacamata ini mengungkapkan para penunggak membayar tagihan UWTO-nya dengan tarif lama.
“Harus pakai tarif lama. Sedangkan tarif baru sedang diproses Kemenkeu,” katanya. (leo)