DPRD Natuna Setujui Perda Perlindungan Anak

1601
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menerima buku perda penyertaan modal dan perda perlindungan anak dari Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar usai paripurna pandangan akhir fraksi. foto:aulia rahman/batampos
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menerima buku perda penyertaan modal dan perda perlindungan anak dari Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar usai paripurna pandangan akhir fraksi. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Fraksi partai politik di DPRD Natuna menyetujui sebagian dari lima Ranperda dikaji Pansus DPRD, dalam paripurna pandangan akhir fraksi, Jumat (29/7).

Perda yang disetujui adalah Perda penambahan penyertaan modal daerah di Bank Riau Kepri, Perda perlindungan anak dan Perda pemilu kepala desa. Sementara Ranperda retribusi daerah dan administrasi kependudukan dikembalikan, agar lebih disempurkan pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar yang memimpin paripurna mengatakan, ada pertimbangan DPRD berdasarkan pandangan fraksi, sehingga dua Ranperda harus dievaluasi lagi pemerintah daerah.

“Kami berikan tempo waktu secepatnya, sebulan lagi Ranperda yang dikembalikan sudah disempurnakan,” kata Amhar.

Dalam pandangan fraksi di DPRD, Ranperda retribusi daerah belum maksimal. Bahkan saat ini masih banyak SKPD tidak mengetahui adanya Perda retribusi. Dan diharapkan Bupati dan wakil Bupati melakukan evaluasi kinerja kepala SKPD.

“Perda yang sudah disetujui, perlu keseriusan dalam penerapan. Terutama perda perlindungan anak, implentasikan Natuna menuju kota layak anak,” kata Pangali fraksi PPP.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, catatan fraksi akan disampaikan kepada Bupati. Terutama Ranperda yang dikembalikan DPRD, memanggil SKPD terkait dan bagian hukum untuk penyempurnaan.

“Saran pendapat fraksi akan direspon dan ditindak lanjuti, supaya produk hukum daerah lebih baik,” kata Ngesti.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar