Serapan Keuangan Pemprov Kepri Lemah

334
Pesona Indonesia
Sardison
Sardison

batampos.co.id – Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison mengatakan penyerapan anggaran APBD Kepri sampai Juni kemarin, progres keuangan baru mencapai 26,67 persen dari nilai APBD Rp3.056 triliun. Sedangkan realiasi fisik mencapai 46,35 persen. Melihat kondisi yang terjadi, pihaknya pesimis bisa mencapai target yang dipasang diawal APBD 2016.

“Memang kalau kita lihat, APBD 2016 memang kurang menggembirakan. Karena defisit, tentu akan terjadi penyesuaian kembali terkait rencana Pemprov Kepri setelah APBD Perubahan nanti,” ujar Sardison menjawab pertanyaan wartawan disela-sela Ngobrol Pagi (Ngopi) Bareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Kedai Kopi Pantai, Tanjungpinang, Jumat (29/7).

Kondisi ini menyebabkan, ekonomi dan keuangan pemprov menjadi terganggu. Pemprov Kepri sudah melakukan upaya, dengan mendongkrak intensifikasi penerimaan daerah. Mengingat ekonomi daerah dipengaruhi ekonomi nasional. Dan ekonomi nasional mempengaruhi ekonomi masyarakat.

“Untuk fisik memang melebihi target. Tetapi, setelah APBD Perubahan nanti akan dilakukan perubahan target. Kebijakan ini, karena disebabkan ditundanya rencana pembangunan,” jelasnya.

Pria yang pernah merintis kariri di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, melihat gambaran rancangan APBD Perubahan, akan terjadi perubahan struktur. Tak bisa dipungkiri, APBD merupakan instrumen ekonomi daerah, dan stimulus pergerakan ekonomi daerah dan masyarakat. Tetapi, kenyataanya tidak berjalan sesuai harapan.

Terkait persoalan ini, Pemerintah Provinsi Kepri sudah membuat langkah. Yakni meminta setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)untuk tidak melakukan pelelangan sampai ada pentunjuk setelah pengesahan APBD Perubahan. Kebijakan ini, dilakukan untuk menghindari terjadinya hutang kepada pihak ketiga. Sementara untuk kegiatan yang sudah kontrak, tetap akan berjalan.

“Dari Rp1,6 triliun belanja langsung, kita sudah melaksnakan sampai pertengahan Juli. Kita sudah melaksnakan 179 paket kegiatan yang tersebar di beberapa SKPD strategis. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan. Adapun nilainya Rp254 miliar. Sedangkan rencana awal ada 420 paket kegiatan. Artinya, masih banyak kegiatan yang akan ditunda,” tutupnya.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar