Waduh! Kemendagri Dianggap Bikin Gaduh Sumut

970
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Kegaduhan dalam pengusulan nama calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) kembali terjadi. Kali ini pemicunya Kemendagri yang yang tak satu suara dalam menafsirkan Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Kasubdit I Wilayah I Dirjen Otda Kemendagri Andi Batara dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dody Riatmaji berbeda pendapat menyikapi partai politik yang berhak mengusulkan dua nama calon Wagubsu ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk dipilih DPRD Sumut.

Menurut Andi Batara, yang berhak mengusulkan nama calon Wagubsu adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD untuk dipilih melalui sidang paripurna. Sementara Dody berpendapat, parpol pengusung pasangan Gatot-Tengku Erry (Ganteng) pada Pilgubsu 2013 lalu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan nama calon ke Gubsu.

“Bahasa UU No 10/2016 kan sudah jelas. Yang behak mengusulkan nama calon wakil gubernur, calon wakil bupati, calon wakil wali kota itu adalah parpol atau gabungan parpol, tidak ada dibatasi antara satu parpol dengan parpol lain. Apalagi sampai melihat jumlah kursi di DPRD,” tegas Dody Riatmaji kepada Sumut Pos (Jawa Pos Group).

Dody mengaku, Kemendagri tidak akan mungkin mengeluarkan surat resmi seperti apa yang diharapkan Pansus Pemilihan Wagubsu DPRD Sumut. “Mungkin ada yang salah dalam penyampaian saat konsultasi itu,” duganya.

Untuk mengetahui siapa saja parpol pengusung, dia menyarankan Pansus Wagubsu untuk berkordinasi dengan KPU Sumut. Sebab, seluruh berkas pendaftaran Pilgubsu 2013 ada di intasi tersebut.

“Tinggal dicek di KPU, sederhana persoalannya. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, sepertinya (DPRD Sumut) lebih banyak berdebat dari pada bekerja,” sebutnya.

Menurutnya, Pansus Wagubsu yang dibentuk DPRD Sumut hanya bisa membuat teknis pengaturan mengenai pengusulan nama cawagubsu. Sedangkan yang berhak memutuskan dua nama Cawagubsu ialah parpol pengusung bersama gubernur.

“Parpol pengusung bisa saja mengirimkan 10 nama ke gubernur, nanti gubernur yang pilih menjadi dua, karena beliau yang akan pakai. Dua nama terpilih dikirimkan ke DPRD untuk dipilih melalui sidang paripurna. Intinya, semua parpol pengusung punya hak yang sama, apakah parpol yang kursinya lebih banyak bisa dominan, itu semua tergantung diinternal parpol pengusung,” paparnya.

Menyikapi pernyataan Kapuspen Kemendagri ini, anggota Tim Ahli Pansus Cawagubsu Sohibul Anshor mengatakan, jawaban yang diterima Pansus dari Kasubdit Wilayah I Kemendagri, Andi Batara memang layak untuk diperdebatkan. “Karena bahasa UU itu sudah jelas, yang berhak mengusulkan nama Cawagubsu adalah parpol pengusung, tidak melihat jumlah kursi di DPRD. Apalagi priode Pilgubsu dengan pemilu itu berbeda,” bilangnya.

Menurut Sohibul, surat resmi yang dijanjikan Kemendagri tentang hasil konsultasi sejauh ini belum ada diterima Pansus. “Belum ada suratnya,” ungkapnya.

Sementara Ketua PKNU Sumut, Ikhyar Velayati Harahap mengaku lebih percaya dengan pernyataan Kapuspen Kemendagri. “Kapuspen itu juru bicara, tidak mungkin yang dibicarakannya salah. Kalau hasil konsultasi pansus mungkin ada kekeliruan,” katanya.

Pria berkumis tebal itu menuding, ada oknum yang sengaja mengatur hal ini. “Bisa saja ada oknum yang berambisi, tidak menutup kemungkinan,” sebutnya.

Dia meminta agar semua stake holder politik yang ada di Sumut untuk membaca dan menyampaikan secara jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai prosedur dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumut.

“Jangan ada penafsiran sesat yang di sampaikan kepada masyarakat tentang isi dan bunyi UU tersebut, karena akan menimbulkan kekisruhan dan kerusuhan politik baru,” tambahnya.

Ikhyar menjelaskan, adanya tafsir yang berkembang di antara anggota pansus, pakar hukum tata Negara, bahkan staf Mendagri yang mengatakan, parpol pengusung yang tidak memiliki kursi, tidak berhak untuk mengajukan calon dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 176 Ayat 1 dan 2 UU no 10 tahun 2016 yang berbunyi;

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Dari bunyi UU tersebut, secara jelas dan tegas tertulis bahwa untuk pengisian jabatan wakil gubernur, Parpol pengusung tidak harus mempunyai kursi, hal ini juga dapat kita lihat dalam penjelasan lembaran negara RI NO 5898 tentang penjelasan UU RI no 10 Tahun 2016 pasal 176 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang” adalah calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diusulkan gabungan Partai Politik berjumlah 2 (dua) orang calon,” jelasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar