DPRD Anambas Bahas Dua Ranperda di Jakarta, Dianggap Pemborosan

409
Pesona Indonesia
DPRD Anambas. foto:dok
DPRD Anambas. foto:dok

batampos.co.id – Wakil Ketua Badan Penyelaras Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) Fadhil Hasan menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas sudah mulai berulah. Apalagi dengan adanya perjalanan dinas berjamaah seluruh anggota dewan ke Jakarta untuk membahas dua ranperda yakni ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2015 dan ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya akan melakukan pemborosan anggaran saja. Panitia Khusus (Pansus) yang berangkat ke Jakarta terkesan dipaksakan dan indikasi hanya untuk menghabiskan uang rakyat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi keuangan daerah yang semakin menurun setiap tahunnya.

“Seharusnya mereka ini dapat melakukan penghematan, bukan malahan menghabiskan anggaran, bagaimana bisa seperti ini, pemerintah disuruh berhemat, tapi dewan melakukan pemborosan,” ungkapnya kepada media Jumat (29/7)

Pada tahun 2015 lalu daerah mengurangi kegiatan pembangunan sebanyak 10 persen dari pagu anggaran dan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) telah dianjurkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat mengurangi kegiatan rutinitas kantor sebanyak 10 persen. Hal itu diakibatkan anggaran daerah masih mengalami defisit.

“Saya nilai seluruh anggota DPRD yang berangkat mengatasnamakan Pansus terkesan dipaksakan dan indikasi hanya menghabiskan anggaran rakyat saja,” ungkapnya lagi.

Seharus anggota DPRD tidak berangkat semua, cukup terwakili saja. Banyak hal yang dapat dibuat seperti mendatangkan tenaga ahli ke Anambas sehingga efisiensi itu dapat dilakukan. “Seharusnya dewan itu dapat berpikir bagaimana supaya berhemat, bukan malah ikut menghabiskan uang rakyat,” jelasnya.

Kata Fadhil, sebagai anggota DPRD harus lebih peka terhadap keadaan ekonomi daerah yang masih lesu. Jika kegiatan itu perlu dilakukan dan sangat penting bagi daerah, tentu tidak menjadi keharusan harus berangkat seluruh anggota DPRD Anambas.

Ia menambahkan, dengan defisitnya anggaran berakibatkan timbulnya kesenjangan sosial, apalagi saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Belum lagi ditambah dengan harga bahan pokok terus merangkak naik. Hal yang seperti ini semestinya diperhatikan oleh wakil rakyat.

Sementara itu salah seorang anggota Pansus Jasril Jamal politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Jasril, mengatakan apa yang dikatakan Fadil Hasan itu tidak benar jika DPRD hanya menghabiskan anggaran. Semua yang dilakukan sudah sesuai aturan. Kegiatan ini perlu dilakukan sebab demi kemajuan daerah untuk lima tahun kedepan.

Jika ada masayarakat merasa hal itu tidak erlu dilakukan menurutnya sah-sah saja, sebab setiap orang berhak memberi pendapat yang berbeda-beda. Diakuinya Pansus terdiri dari 2 tim, yakni pansus yang membahas tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2015 (LPP-APBD) dan pansus membahas tentang RPJMD tahun 2016-2021.

“Kami berangkat ke Jakarta melakukan konsultasi, semua ini demi kemajuan daerah juga untuk lima tahun,” jelas Jasril melalui telepon selulernya.

Ia menambahkan tim pansus terbagi dua tim, masing-masing tim terdiri dari gabungan fraksi berjumlah 10 orang, artinya dua tim tersebut berjumlah 20 anggota DPRD. Saat ditanya seluruh anggota DPRD apakah berangkat semua, ia membenarkannya. Namun pantauan dilapangan, masih ada seorang anggota DPRD yang tidak ikut berangkat bersama Pansus ke Jakarta.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar