Kabupaten-Kota Sudah Bisa Ajukan Pencairan Dana Tunda Salur

459
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok

batampos.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin mengatakan Kabupaten/Kota secara administrasi sudah bisa mengajukan pencairan dana tunda salur kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri Pemerintah Provinsi Kepri. Karena di APBD Murni 2016 sudah dianggarkan sebesar Rp 670 miliar.

“Yang jelas di APBD murni 2016 sudah kita anggarkan. Artinya, Kabupaten/Kota sudah bisa mengajukan pencairan kepada keuangan. Hanya saja, tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada,” ujar Nahar, Jumat (29/7).

Menurut Nahar, untuk menjaga cash flow keuangan bukan merupakan perkara yang gampang. Apalagi terkait keluar masuk keuangan di kas daerah. Apalagi kondisi defisit anggaran Pemprov yang terus melebar pada tahun ini. Meskipun demikian, Pemprov Kepri sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya di tahun ini.

“Yang perlu dicatat adalah, Pemprov Kepri berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada Kabupaten/Kota tahun ini. Meskipun dampaknya, tertundanya rencana pembangunan yang sudah disusun,” paparnya.

Pria yang pernah duduk sebagai Kadispenda Kepri teraebut juga menguraikan terkait peruntukan APBD P Kepri nanti yang nilainya diperkirakan Rp 2,7 triliun. Masih kata Nahar, dari jumlah tersebut Rp 785 miliar diantaranya adalah untuk menyelesaikan kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota.

“Secara umum kewajiban Pemprov ke daerah dari 2014 sampai sekarang adalah Rp 785 miliar. Sebenarnya lewat APBD murni 2016 sudah dianggarkan Rp 670 miliar, tetapi belum disalurkan ke daerah,” papar Nahar.

Sementara itu, dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014,2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar.Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke 7 Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri ke tujuh kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp 29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp 23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 22.307 miliar Lebih.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar