Divonis Bebas, Imigrasi Tanjunguban Kembali Ajukan Kasus Nakhoda MV Selin ke PN Tanjungpinang

808
Pesona Indonesia
Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono. foto:yusnadi/batampos
Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Vonis bebas yang diberikan majelis hakim kepada Nahkoda Kapal MV Selin, Choo Chiau Huat, 50, dalam sidang di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang, Senin (11/7) lalu, tidak hanya membuat petinggi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Lantamal IV Tanjungpinang kecewa melainkan juga Keimigrasian Kelas II Tanjunguban.

Merasa kecewa, Imigrasi Kelas II Tanjunguban akan mengajukan kembali kasus nakhoda kapal berbendera Malabo yang dinyatakan tidak bersalah dari dakwaan tunggal Pasal 92 Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang atas tuduhan melanggar Pasal 113 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Imigrasi segera mengajukan Choo Chiau Huat ke PN Tanjungpinang dengan tuduhan melanggar keimigrasian,” tegas Humas Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Muhammad Noor, di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Minggu (31/7).

“Saat ini kami sedang melengkapi berkas pengajuannya. Mungkin pekan depan udah ke PN Tanjungpinang,” tambahnya.

Kepala Kejati Kepri, Andar Perdana Widiastono mengaku sangat menghormati keputusan majelis hakim yang memvonis bebas Nakhoda MV Selin itu. Namun kejaksaan akan melakukan kasasi untuk melawan keputusan tersebut, sebab dinilainya dakwaan tunggal yang ditetapkan saat itu bisa dibuktikan. Tapi kenyataannya ketika dalam persidangan keputusan yang diberikan lain.

”Ada cara lain, untuk melawan itu (vonis bebas, red), dengan cara kasasi. Saya sudah perintahkan jaksa untuk melakukan kasasi,” katanya.

Vonis bebas itu menurutnya hanya sebagai wacana publik sebatas asumsi saja dan ia tidak mau terjebak didalamnya. Bahkan ia akan meneliti kasus ini secara rinci. Jika dalam kasus ini ada tindak pidana lain seperti Pidana Umum (Pidum) maka ia akan melanjutkan prosesnya.

Bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) 115, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk melaksanakan tugas itu sesuai aturan yang berlaku. Sehingga untuk pelaku illegal fishing tidak akan ada toleransi atau celah untuk dapatkan kebebasan hukum.

“Kami dan tim Satgas 115 saling mendukung penuh. Bagi kedapatan yang melanggar aturan tak ada toleransi lagi,” tegasnya.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang, Laksma TNI S Irawan sangat kecewa atas putusan majelis hakim di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yang memvonis bebas nakhoda kapal asing MV Selin berbendera Malabo. Pasalnya berbagai upaya telah dilakukan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR)-4 TNI AL untuk menangkap kapal yang tidak memiliki izin resmi itu.

“Putusan itu bagaikan pukulan bagi TNI AL Lantamal IV. Upaya dan kerja keras kami mengamankan perairan Kepri dari aktivitas ilegal bertepuk sebelah tangan dan sia-sia,” ujar Danlantamal) IV Tanjungpinang, Laksma TNI S Irawan melalui Kepala Dispen Lantamal IV Mayor Josdy Damopolii.

Diberitakan sebelumnya, Choo Chiau Huat 50, Nakhoda MV Selin, warga Singapura, menjadi terdakwa kasus illegal fishing. Ia terbukti membawa belasan pemancing asing dan memancing di wilayah perairan Indonesia, Desa Berakit, Kabupaten Bintan tanpa mengantongi izin.

Dalam persidangan majelis hakim diantaranya ketua majelis hakim Jhonson Fredy Sirait dan Hakim, Ad-hoc Ir Ahmat Sirpani dan Imam Bustan membacakan putusan bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Padahal sebelumnya didakwa dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang diatur dan diancam dengan pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI INdonesia Nomor. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Selain menyatakan tidak bersalah dalam amar putusan itu juga, ketua majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti (bb) diantaranya, 1 unit KM MV Selin 78 GT, 6 (enam) buah alat pancing, 1 (satu) bundel dokumen kapal dikembalikan kepada pemiliknya. Usai pembacaan putusan itu, JPU, Yuri Prasetya yang hadir dalam sidang menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan yang jauh dari tuntutan pihak JPU.

Sedikit ulasan, kasus ini bermula saat Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV menangkap MV Selin GT 78, yang merupakan kapal berbendera Malabo (negara bagian Afrika Selatan), Sabtu (16/4) lalu. Penangkapan yang terjadi di perairan utara Bintan, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong pada posisi 01 19 026 U-104 34 901 T itu di nahkodai oleh warga negara Singapura bersama tiga ABK asal Indonesia dengan membawa 13 orang penumpang. Penumpang itu terdiri dari 7 orang berkewarganegaraan Singapura dan 6 orang berkewarganegaraan Malaysia.

Kapal itu sempat belayar dari Pelabuhan Pongol Marina Singapore menuju perairan Estain Bang tempat kapal-kapal lego jangkar (lokasi pemancingan-red). Akibat tidak adanya ikan yang didapat, kapal berpindah tempat menuju perairan Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Saat itu, Kapal Patroli TNI AL memergoki aksi pemancingan ikan diperairan indonesia lalu dilakukanlah pemeriksaan dokumen. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak dua ekor ikan campuran dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen berupa SIUP untuk melakukan penangkapan ikan atau pemancingan ikan di wilayah Indonesia. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar