Pengusaha Orgen Tunggal Demo Bupati Padangpariaman

1354
Pesona Indonesia
Himpunan seniman dan pengusaha orgen tunggal (Himspot) Padangpariaman melakukan unjuk rasa di  halaman kantor Bupati Padangpariaman, Senin (1/8). Mereka menuntut Peraturan Bupati No 13/2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal direvisi. Foto: aris prima/padek/jpg
Himpunan seniman dan pengusaha orgen tunggal (Himspot) Padangpariaman melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Padangpariaman, Senin (1/8). Mereka menuntut Peraturan Bupati No 13/2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal direvisi. Foto: aris prima/padek/jpg

batampos.co.id – Himpunan seniman dan pengusaha orgen tunggal (Himspot) Padangpariaman melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Padangpariaman, Senin (1/8). Mereka menuntut Peraturan Bupati No 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal direvisi.

Pasalnya, keberadaan Perbup tersebut, dinilai mematikan usaha pengusaha dan artis orgen tunggal.

Sekadar diketahui Perbup No 13 Tahun 2016 ini muncul saat beredarnya aksi erotis yang dilakukan artis orgen tunggal di media sosial. Hal tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk para perantau. Sehingga, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni membuat peraturan untuk membatasi jam operasi orgen tunggal.

Ketua Umum Himspot Padangpariaman, Syahril Sam menyebutkan, keberadaan orgen tunggal di Padangpariaman diklaimnya masih terbimbing secara moral. Dia menjamin, tidak ada pengusaha orgen dalam organisasinya melanggar aturan adat dan agama.

“Kesalahan orgen tunggal itu, karena oknum tertentu saja,” ujarnya seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (1/8).

Senada Ketua Harian Himspot Padangpariaman, Mizal Putra juga menegaskan, bahwa penilaian terhadap orgen tunggal secara menyeluruh di Padangpariaman salah. Dia menyayangkan, lahirnya Perbup tersebut tidak melibatkan para pengusaha orgen tunggal.

“Kami hanya ingin jadwal operasi orgen tunggal yang kini diatur hanya sampai pukul 06.00 diberikan kelonggaran sampai pukul 00.00. Sebab kebanyakan orgen tunggal di Padangpariaman ini, beroperasinya malam hari. Kami sudah turuti segala aturan, seperti kesopanan pakaian artis dan saweran,” katanya.

Syafrizal, salah seorang pengusaha orgen tunggal di Sungaigeringging, Padangpariaman, turut mendukung itu. Katanya, sebelum ada Pergub, di Kuranjihulu Sungaigeringging sudah diatur larangan operasi orgen tunggal hingga pukul 03.00.

“Tidak pernah ada Peraturan Nagari (Pernag). Ketertiban lingkungan, pemuda yang mengatur. Kami juga sudah menjalankan anjuran berpakaian tertib,” katanya.

Pengusaha orgen tunggal di Pasarusang, Budi juga mengharapkan Perbup harus lebih bijaksana terhadap masyarakat. Budi melihat, sejak dilahirkannya aturan itu, banyak artis orgen tunggal beralih kerja sebagai penyanyi kafe sekaligus wanita penghibur. “Hanya ini harapan mereka mencari makan keluarga. Kalau dilarang seperti ini, sama saja membunuh mereka,” ujarnya.

Sedangkan Ade, 27, pengusaha orgen di Sintuak Tobohgadang menekankan, keberadaan Perbup terbilang banyak kejanggalan. Dia menilai Perbup tidak mendapat pengawasan semestinya. “Saya pernah mendapat kabar, ada oknum yang menggunakan Perbup untuk memperoleh keuntungan. Mereka memberi izin operasi orgen tunggal hingga larut malam asalkan dibayar Rp 1,5 juta,” ucapnya.

Katanya, sosialisasi orgen tunggal di wilayah kenagariannya masih terbilang kacau. Sebab seluruh acara yang bernuansa orgen tunggal, seperti gabus dan kim, turut dilarang. “Perbup kan hanya melarang orgen tunggul yang tidak mengikuti norma adat dan agama. Namun yang menurut kami, baik saja acaranya seperti hiburan Kim dan Gambus, tetap saja dilarang,” ujarnya.

Wali Nagari Sintuak Nasril Nazar membantah tudingan palak oknum terhadap pengusaha orgen yang beroperasi di lingkungannya. Dia mengatakan, sejak lahirnya Pergub di Padangpariaman, tidak pernah ada laporan miring dari masyarakat. “Aman-aman saja operasi orgen tunggal di sini. Kami di nagari tentu mengikuti aturan yang telah dibuat bupati selaku orang nomor satu di Padangpariaman ini,” ujarnya.

Nasril mengatakan, pelarangan terhadap musik gambus dan kim karena menggunakan orgen tunggal. Sedangkan hiburan yang terlepas dari orgen tunggal, tetap diperbolehkan.

Kepala Bagian Hukum Padangpariaman, Murlis Muhammad mengatakan, hanya peraturan tuhan yang tidak dapat diubah. Peraturan tentang orgen tunggal tentunya dapat direvisi, agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Padangpariaman, Armalis mengatakan, masukan dari para seniman musik orgen tunggal akan disampaikan kepada Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, agar dapat dipertimbangkan kembali. “Menjelang adanya revisi, para pengusaha seniman musik orgen tunggal tentu harus bersabar dan mengikuti aturan yang telah ada,” katanya.

Begitupun yang disampaikan, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat Padangpariaman, Ali Amran. Pihaknya akan berupaya secepat mungkin mengajukan revisi atas Pebup No 13 Tahun 2016 itu.

Terkait adanya penyalahgunaan Perbup oleh oknum untuk pemalakan, Kasubag Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Padangpariaman, Murniati menjelaskan, hingga sekarang pihaknya belum menemukan itu. Sejak diterbitkannya Perbup, Satpol PP Padangpariaman hanya menyarankan para pelanggar untuk berhenti beroperasi.

“Kami tidak pernah sita alat orgen tunggal ataupun meringkus artis mereka. Kalau ada oknum yang menggunakan Perbup untuk mendapat keuntungan, laporkan saja kepada kami atau penegak hukum setempat,” tukasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar