Penyidikan Korupsi Bansos Batam Masih Terus Dilakukan, Jaksa Kejar SKPD

627
Pesona Indonesia
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos batam. foto: yusnadi / batampos
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos batam.
foto: yusnadi / batampos

batampos.co.id – Meski telah menetapkan enam orang tersangka yang saat ini sudah ditahan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemko Batam tahun 2011-2012 yang merugikan negara Rp 66 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, N Rahmat mengatakan, penyidikan yang dilakukan pihaknya tidak hanya berhenti pada enam tersangka yang terdiri dari PS Batam selaku penerima hibah dan penyalur insentif guru TPQ se-Kota Batam. Melainkan akan merambah ke instansi lainnya.

”Dari Rp 66 miliar, kami masih akan terus menelusuri dan tentunya akan dinaikkan ke penyidikan,” ujar Rahmat, belum lama ini.

Dikatakan Rahmat, kasus dugaan korupsi Bansos Batam ini merupakan atensi dari pimpinan. Untuk itu pihaknya akan menelusuri kemana saja aliran dana senilai Rp 66 miliar tersebut.

”Masih banyak yang akan kami naikkan ke penyidikan. Baik itu dari lembaga non pemerintah, perorangan dan SKPD lain di Kota Batam yang menyewengkan uang negara,” kata Rahmat.

Seperti diketahui, Kejati Kepri telah melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 66 miliar.

Keenam orang yang ditahan tersebut yakni Ari Hardy Halim, mantan wakil ketua DPRD Kota Batam, yang juga merupakan mantan Ketua PS Batam, Rustam Sinaga dan Khairullah yang juga pengurus PS Batam.

Selanjutnya, ada Junaidi, Sekretaris Bappeda Pemko Batam, Jamiat, Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam, dan Abdul Samat, mantan Kasubbag Kesra Pemko Batam.

Penetapan tersangka untuk pengurus PS Batam dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya tindakan melawan hukum yaitu, tidak bisa mempertanggungjawabkan laporannya karena adanya mark up atas dana hibah yang diterima senilai Rp 715 juta, yang membuat kerugian negara sifatnya total lost.

Hal serupa juga ditemukan tim penyidik, terhadap penyaluran dana insentif Guru TPQ se-Kota Batam. Modusnya memberikan insentif tidak sesuai aturan atau kriteria penerima. Sebagai contoh, yang menerima insentif bukan yang berhak mendapatkan insentif. Sehingga kerugian negara yang timbul dari penyaluran insentif itu senilai Rp 3,9 miliar dari angaran Rp 6,4 miliar.

Karena perbuatannya yang menggrogoti keuangan negara, keenam tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2, pasal 3 atau pasal 9 undang-undang (UU) nomor 31 jo UU nomor 20 tahun 2011 tentang UU tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar