Triwulan Ketiga Mau Berakhir, Pemprovsu Belum Juga Ajukan P-APBD 2016

888
Pesona Indonesia

Ilustrasi dokumen JPNN

Ilustrasi dokumen JPNN

batampos.co.id – Menjelang berakhirnya triwulan III, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum juga mengajukan kebijakan umum anggaran – plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2016.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Zulfikar menilai sudah seharusnya Pemprovsu mengajukan draft KUA-PPAS P-APBD 2016. “Sesuai Permendagri, pembahasan P-APBD seharusnya sudah dilakukan di awal triwulan kedua (Juni),”ujar Zulkarnain, kemarin.

Dijelaskannya, Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) Gubernur Sumut atas penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015 belum juga dibahas. “P-APBD itu bisa dibahas setelah LPj,”ungkapnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut, kata dia, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) melalui sidang paripurna di DPRD Sumut pada 7 Juni 2016 lalu.”Tapi LPj- Pelaksanaan baru dikirimkan ke DPRD Sumut beberapa hari menjelang libur idul Fitri. Awalnya Banmus sudah menjadwalkan agenda sidang paripurna LPj-P, tapi ditunda karena alasan tertentu,”ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS itu menambahkan, panitia khusus (Pansus) setidaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk membahas LPj Gubenur. “September mungkin baru selesai,”katanya.

Sembari membahas LPj, dia meminta Pemprovsu untuk menyiapkan draft KUA-PPAS P-APBD 2016. “Begitu LPj selesai dibahas dan hasil rekomendasinya disampaikan melalui sidang paripurna, saya berharap Pemprovsu langsung mengajukan KUA-PPAS P-APBD 2016,”tuturnya.

Lambatnya proses pembahasan ini, diyakininya akan menjadi hambatan bagi Pemprpvsu untuk menjalankan roda pembangunan. “Makanya dari awal kita ingatkan agar Pemprovsu tidak lupa, jadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprovsu sudah harus mempersiapkannya.”tambahnya.

Anggota DPRD Sumut Fraksi PAN, Aripay Tambunan menambahkan, akibat terlambatnya pembahasan P-APBD 2016 maka sejumlah program kerja yang sudah direncanakan menjadi terhambat.

Dia pun mencontohkan agenda kegiatan festival kemerdekaan di danau toba. Sebagai tuan rumah, dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Sumut tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu.

“Kemarin Disbudpar meminta agar anggaran pendamping untuk festival kemerdekaan danau toba dapat didahulukan, tapi sejauh ini draftnya belum juga disampaikan padahal waktu pelaksanaannya sudah dekat,”tuturnya.

“DPRD Sumut perlu meminta fatwa dari BPK, Kejaksaan serta KPK, agar pendahuluan ini tidak menjadi masalah dikemudian hari,” tukasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar