9 Sekolah Negeri di Medan Diduga Menyalahi Aturan PPDB

791
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Sebanyak 9 sekolah negeri baik itu tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Medan, diduga menyalahi aturan penerimaaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2016. Dugaan menyalahi aturan PPDB tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

Kepala Ombusdman Sumut, Abyadi Siregar menjelaskan, pelanggaran yang terjadi berupa pungutan uang PPDB, penjualan pakaian seragam, buku, hingga adanya siswa siluman yang masuk setelah ujian tes selesai.

Pelanggaran-pelanggaran itu terkesan memberatkan orangtua calon siswa yang berlatar belakang ekonomi lemah. Sehingga akhirnya, tidak jadi menyekolahkan anaknya lantaran mahalnya biaya masuk sekolah.

“Ada sekitar 25 laporan yang masuk ke kita. Dalam laporan itu, ada satu sekolah dilaporkan oleh beberapa orang. Sekolah yang dilaporkan juga tak hanya di Medan, tetapi di sejumlah daerah,” ungkap Abyadi, seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group), Selasa (2/8).

Dia membeberkan, untuk sekolah negeri tingkat SMA/SMK/MA yang dilaporkan ada lima. Pertama, SMAN 10 melakukan penjualan seragam sekolah dan sepatu. Selain itu, pungutan uang pembangunan sebesar Rp1,5 juta dan biaya insidental Rp500 ribu.

Kedua, SMAN 5, pelaksanaan MOS di SMKN 5. Ketiga, MAN 1 Medan adanya dugaan pungutan liar, Rp6 juta yang lulus ujian (jalur reguler) dan Rp11 juta jalur mandiri. Kemudian, orangtua siswa dikenakan biaya Rp926 ribu untuk penjualan buku yang sangat membebani.

Keempat, SMKN 8 adanya dugaan membayar uang masuk Rp juta dengan jaminan lolos. Selanjutnya dikutip uang buku, uang seragam sebesar Rp1,52 juta. Kelima, SMAN 4, adanya dugaan siswa siluman yang masuk setelah ujian tes selesai.

Selanjutnya, sambung Abyadi, tingkat SMP ada dua sekolah, SMPN 23 dan SMPN 4. SMPN 23 dilaporkan karena menerima siswa terbuka kelas siang sebanyak 4 kelas. Sedangkan SMPN 4, menerima siswa terbuka kelas siang 5 kelas.

Kemudian, untuk tingkat SD sebanyak dua sekolah. SDN 060830 Jalan DI Panjaitan yang menerapkan uang perpisahan per siswa Rp500 ribu, dan SDN Percontohan Jalan Sei Petani yang melakukan penjualan buku serta seragam sekolah. Siswa baru wajib membayar uang buku Rp2 juta.

Abyadi melanjutkan, tak hanya di Medan, sejumlah sekolah negeri yang ada di Sumut juga diduga melakukan penyimpangan prosedur PPDB. Seperti di SMKN 1 Bilar Hilir, melakukan pungutan liar sebesar Rp2,3 juta bagi siswa uang tidak lulus verifikasi PPDB. Lalu, SMAN 1 Tarutung, SMAN 1 Raya, SMAN 1 Sunggal Deliserdang, SMAN se-kabupaten Tapanuli Utara, SMAN 2 Binjai, SMAN 5 Binjai, SMAN 1 Sidikalang dan MTSN 1 Patumbak.

“Hari ini (kemarin) kita mulai melakukan klarifikasi laporan tersebut, yang dimulai dari sekolah yang ada di Medan. Setelah klarifikasi selanjutnya akan dilaporkan ke instansi terkait,” kata Abyadi.

Menurutnya, pelanggaran yang terjadi ini melanggar aturan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, Nomor 45 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Jadi, dalam semua aturan ini telah diatur tentang uang pembangunan sekolah.

“Dalam aturan yang ada itu, bahwa terdapat klasifikasi mana pungutan dan mana sumbangan. Kalau sifatnya memaksa dan ditentukan besarannya, itu merupakan bagian dari pungutan. Padahal, sudah jelas itu tidak dibenarkan. Sehingga, kalau mengacu kepada beberapa peraturan tersebut sudah jelas bentuk pungutan bukan sumbangan. Selain itu, ada juga dibebankan pakaian dan sebagainya,” papar Abyadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya ini merupakan bagian dari program nasional yang ingin melanjutkan pengawasan. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pada proses administrasi penerimaan siswa baru.

“Dalam proses PPDB, pelanggaran tersebut terus terjadi. Berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman Sumut sejak 2013 hingga tahun lalu, pelanggaran tersebut selalu ada. Kasus yang menonjol adalah banyak siswa diterima secara ilegal atau tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Bahkan ada siswa yang baru masuk pada saat proses belajar mengajar sudah berjalan. Selain itu, kami pernah menemukan pelanggaran jumlah kuota siswa yang diterima,” tandasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar