Dinsos Anambas Usulkan 1.721 KK untuk Dapatkan Kartu Keluarga Sejahtera

441
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Yendi, menjelaskan bahwasanya pihaknya telah mengusulkan sejumlah nama-nama dan keluarga miskin yang ada di Anambas agar mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari pemerintah pusat.

“Kita sudah mengusulkan sedikitnya ada 1.721 Kepala Keluarga atau sekitar 6.243 jiwa kepada pihak Kementerian Sosial,” ungkapnya kepada wartawan Senin (1/8) siang.

Namun demikian dirinya tidak tahu apakah nama-nama tersebut semuanya diakomodir oleh pihak kementerian atau tidak. Pasalnya penyerahan ketiga kartu itu bukan melalui Dinas Sosial tapi melalui pihak ketiga yang saat itu pengiriman kartu kenaggotaan melalui pos.

“Kita hanya mengusulkan saja, tapi untuk berapa banyak warga kita yang sudah mendapatkan KIS, KIP dan KKS, kita tidak tahu karena, pengirimannya melalui pihak ketiga, bukan lewat Dinas Sosial,” jelasnya lagi.

Diakuinya cukup rumit untuk menentukan jumlah keluarga miskin karena banyak tahapan. Dirinya menjelaskan, sebenarnya bukan 1.721 KK atau 6.243 jiwa yang mendapatakan ketiga kartu sakti itu. Tapi hanya sekitar 1.028 KK saja jika berpatokan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah di Up Date pada Februari tahun 2016 ini.

Karena ingin agar ketiga kartu sakti itu tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya, maka pihaknya menyerahkan data itu kepada pihak desa. Dari situ terjadi perbedaan. Menurut pendataan dari pihak desa, ada sekitar 778 keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial KPS atau sekarang ini menjadi KKS. Dari 778 KK itu berjumlah 3.210 jiwa. Ditambah lagi ada keluarga miskin yang tidak memiliki KPS sebanyak 583 KK atau 1.953 jiwa dan ditambah lagi usulan tambahan dari desa sebanyak 360 KK atau 1.080 jiwa.

“Jadi jumlah yang kita usulkan berdasarkan musyawarah dari desa ada sebanyak 1.721 KK atau 6.243 jiwa warga miskin dari Anambas,” jelasnya.

Yendi mengimbau bagi warga yang belum menerima kartu sakti itu agar bisa melaporkan diri kepada pihak desa supaya bisa diuruskan kartu sakti itu. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar