Eksplorasi Blok Ande-Ande Lumut Selesai, Tapi Hasilnya Belum Diketahui

936
Pesona Indonesia
Nurul Huda, Kabid Migas Distamben Pemkab Natuna. foto:aulia rahman/batampos
Nurul Huda, Kabid Migas Distamben Pemkab Natuna. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Ekplorasi Blok North West Natuna oleh PT Santos sudah selesai, namun pemerintah Kabupaten Natuna belum menerima laporan potensi kandungan di lapangan minyak Ande Ande Lumut.

Kepala Bidang Migas Distamben Pemkab Natuna, Nurul Huda mengatakan, bulan Juli lalu eksplorasi sudah dinyatakan selesai oleh PT Santos. Hasilnya, masih dilakukan kajian.

“Pemerintah daerah sudah menyurati PT Santos, supaya melakukan audiensi kepada pemerintah daerah untuk mengetahui hasil eksplorasi di Ande Ande Lumut. Tapi mereka minta waktu sekitar dua bulan mengkaji hasil eksplorasi,” kata Huda, Senin (1/8).

Dikatakan Huda, Blok Nort West Natuna yang dieksplorasi PT Santos ini, ladangnya tepat di perbatasan Malaysia. Sehingga pemerintah sudah menegaskan, agar Blok Ande Ande Lumut bisa diproduksi.

“Berbatasan Malaysia, juga ada ladang minyak sudah diproduksi. Pemerintah curiga jadi dipercepat, ladang di North West Natuna ikut tersedot,” kata Huda.

Sebenarnya, sambung Huda, ekplorasi Blok North West Ande Ande Lumut sudah dimulai tahun 2000 lalu oleh Premier Oil, dan menemukan minyak direservoir batu pasir, namun dikembalikan ke pemerintah.

Ditahun 2004 dan 2011, blok tersebut diambil alih Genting Oil Pte.Ltd. sekaligus pemegang partisipasi interes dan operator. Hingga ditahun 2012 lalu diakuisisi oleh AW. Lalu tahun 2013, Santos mengambil alih 50 persen partisipasi interes AWE, sekaligus sebagai penanggung jawab operator.

“Jadi, memang sampai sekarang, belum ada kejelasan potensi kandungan ladang minyak Ande Ande Lumut. Sementara ladang minyak di Malaysia sudah berproduksi” jelas Huda.

Dikatakan Huda, permasalahan baru muncul. Santos sendiri bingung, sejak terjadinya klaim Anambas atas wilayahnya dengan wilayah Natuna. Sehingga perlu diluruskan basecampnya, apakah di Natuna atau di Anambas.

“Sekarang PT Santos juga harus melakukan audiensi di Natuna atau Anambas,” ujar Huda.

Persoalan tersebut katanya, dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Karena sudah diluar batas kewenangan laut kabupaten.

“Memang disatu sisi, perusahaan pemboran, akan memilih jalur aman. Maka kebijakannya ada pemerintah provinsi, menegaskan batas wilayah masing-masing, baik itu melalui dinas perhubungan dan lainnya,” sebut Huda.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar