Hari Ini, DPRD Kepri Rapim Bahas RPJMD

510
Pesona Indonesia
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi. foto:ist
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi. foto:ist

batampos.co.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi mengharapkan, draf rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 bisa segera dituntaskan. Karena bila tidak, sebagaimana yang dibunyikan Pasal 266 UU Nomor 23 Tahun 2014, apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD yang paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

“Rugi banyak kalau RPJMD ini tidak selesai dan sampai terkena sanksi,” kata Alex, Senin (1/8).

Rugi yang dimaksudkan Alex bukan sekadar tentang nilai ekonomi yang bisa saja diterapkan. Tapi lebih kepada tentang keterlambatan Pemprov Kepri dalam menggesa pembangunan. RPJMD, kata dia, adalah pegangan atau ancang-ancang sebuah pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pembangunan.

“Yang paling rugi adalah lambatnya pembangunan Kepri. Belum lagi, kerja-kerja yang lain juga bakal tergadai,” kata politisi asal Partai Amanat Nasional ini.

Hal yang sama diharapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak. Menurutnya, butuh keseriusan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk memastikan RPJMD bisa disahkan sebelum jatuh tengga 12 Agustus mendatang.

Apalagi, sesuai yang diagendakan, Selasa (2/8) ini, bakal digelar rapat pimpinan (Rapim) untuk menyamakan persepsi terkait revisi RPJMD yang sudah dilakukan Pemprov Kepri. “Ya kami berharap bisa lekas selesai. Bagaimana nantinya, kita lihat saja rapat besok (hari ini, red), setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya,” kata Jumaga.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin mengutarakan, Pemerintah Provinsi Kepri sudah menyelesaikan revisi Ranperda RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021, sesuai dengan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepri. Bahkan draf perbaikan sudah diserahkan ke DPRD Provinsi Kepri.

“Perbaikan sudah selesai kami lakukan. Dan hasil perbaikannya sudah disampaikan kepada Bapak Gubernur dan sudah ditandatangani, Kamis (29/7) lalu,” ujarnya.

Diakuinya, pihaknya memang butuh waktu untuk memperbaiki susunan RPJMD tersebut. Apalagi mengingat banyaknya masukan-masukan dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kepri. Ditegaskannya, pembaharuan RPJMD sudah memuat semua masukan dari setiap fraksi di lembaga perwakilan rakyat.

“Kami akui, memang butuh waktu untuk memperbaiki susunan RPJMD. Tentu, harus dilakukan secara teliti. Hasil ini, segera kami serahkan kepada DPRD Kepri,” kata Nahar.

Ditambahkan Nahar, waktu pengesahan RPJMD Kepri memang semakin sempit. Karena sesuai aturan harus disahkan, enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Artinya, RPJMD tersebut harus disahkan paling lama pada 12 Agustus mendatang. Ia optimis, pengesahannya bisa dikejar sebelum tanggal tersebut.

“Karena ada ketentuan yang mengatur, apabila terjadi keterlambatan pengesahan juga akan ada konsekuensi administrasinya,” pungkas Nahar. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar