Kadisdik Anambas Jamin Tidak Ada Sekolah Jual Buku ke Siswa

509
Pesona Indonesia
LKS yang biasa diperjual belikan di sekolah. Foto: zaenalkhayat.wordpress.com
LKS yang biasa diperjual belikan di sekolah. Foto: zaenalkhayat.wordpress.com

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas, Herianto, menegaskan bahwasanya dirinya melarang keras pihak sekolah menjual buku-buku pelajaran kepada anak didiknya baik itu buku pelajaran biasa maupun hanya sekedar buku lembar kerja siswa. Pasalnya itu tidak ada dasar hukumnya.

Jika ada guru yang akan memberikan tugas kepada muridnya, disarankan untuk membuat soal sendiri. Bukan mengandalkan buku LKS supaya guru-guru lebih kreatif.

Disisi lain, berkenaan dengan prioritas utama dalam penggunaan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), pembelian buku teks pelajaran siswa dan sebagai pegangan guru harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.

Saat ini seluruh sekolah yang ada di Indonesia menggunakan kurikulum tahun 2013 baru sekitar 25 persen saja. Selebihnya masih menggunakan kurikulum tahun 2006. Berdasarkan surat Edaran Nomor 08/D/KR/2016 maka pembelian buku teks pelajaran ditanggung oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui dana BOS.

“Jauh hari sudah saya tegaskan, setiap sekolah dilarang jual buku dalam bentuk apapun. Sejauh ini yang saya ketahui belum pernah terjadi penjualan buku disekolah atau keluhan dari wali murid kepada dinas. Jika hal itu terjadi maka akan kita panggil Kepala sekolahnya,” kata Herianto, kepada wartawan, Senin, (1/8).

Bicara tentang buku LKS (Lembar Kegiatan Siswa) ia menjelaskan, hal itu tidak perlu dilakukan untuk di Anambas. Sebab itu hanya mempermudah bagi guru dalam memberi kegiatan kepada siswa, namun tidak bisa menjamin akan tercapai target pelajaran. Tambahnya guru juga akan kurang kreatif dalam memberi sejumlah pelajaran tambahan seperti tugas rumah kepada siswa.

Perlu disadari tidak semua wali murid itu tergolong keluarga mampu. Jika dibebankan untuk membeli sejumlah buku tentu akan menyulitkan wali murid dan akan terimbas dari konsentrasi belajar terhadap siswa tersebut. Hal itu yang membuat pihaknya membuat kebijakan terkait larangan seluruh sekolah untuk tidak menjual buku kepada siswa dan pihaknya juga didukung oleh seluruh wali murid.

“Banyak hal yang menjadi pertimbangan dinas, salah satunya tidak semua wali murid itu berasal dari keluarga mampu. Saya pastikan seluruh sekolah di Anambas tidak ada yang jual buku, baik itu teks buku pelajaran maupun LKS,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini buku teks pelajaran sesuai kurikulum biayanya ditanggung oleh Kemendikbud melalui dana BOS. Diketahui anggaran yang didapatkan masing-masing siswa bervariasi sesuai dengan tingkat sekolahnya.

Siswa yang masih belajar dibangku Sekolah Dasar (SD) mendapatkan sekitar Rp 800 ribu persiswa sedangkan SMP sebanyak Rp 1 juta, untuk SMA bernilai sekitar Rp 1 juta lebih. Nilai keseluruhan bisa dikalikan dengan jumlah siswa yang ada, khususnya sekolah negeri. Semakin banyak suatu sekolah memiliki anak didik, maka akan semakin banyak pula sekolah tersebut menerima BOS. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar