Kejati Selidiki Dana Tunda Salur, BPKAD Kepri Bungkam

468
Pesona Indonesia
Rudy Chua. foto:yusnadi/batampos
Rudy Chua. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri bungkam terkait penyaluran dana tunda salur terhadap Kabupaten/Kota. Sementara anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk menyelidiki terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana tunda salur.

Pelaksana Tugas (Plt) BPKAD Kepri, Andri Rizal atau pria yang akrab disapa Choki tersebut masih bungkam ketika ditanya terkait dana tunda salur yang menjadi hak Kabupaten/Kota. Tidak adanya penjelasan dari BPKAD Kepri juga menjadi pergunjingan di lingkaran DPRD Kepri. Apakah benar, adanya penyalahgunaan dana tunda salur tersebut.

“Di lingkaran DPRD Kepri juga menjadi perdebatan, terkait langkah Kejati Kepri. Kalau memang adanya penyelewengan dana tunda salur, kami sangat mendukung langkah Kejati,” ujar Rudy Chua menjawab pertanyaan Batam Pos (group batampos.co.id), Senin (1/8)

Apalagi, lewat APBD Murni 2016, Pemprov Kepri sudah menganggarkan sebesar Rp 670 miliar untuk Kabupaten/Kota. Akan tetapi, sampai saat ini, Kabupaten/Kota masih terus mengeluh. Karena belum cairnya dana tunda salur tersebut.

“Kabupaten/Kota tentu sangat berharap, hak mereka segera diterima. Karena bisa dipergunakan untuk pembangunan di daerah,” jelas Rudy.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana tunda salur bagi hasil pajak non migas, sejak tahun 2014 hingga tahun 2015, yang belum disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, ke tujuh Kabupaten/Kota.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar mengatakan puluhan pejabat dari Pemprov Kepri dan sejumlah pejabat pemerintahan dari tujuh Kabupaten Kota telah dipanggil penyidik untuk di mintai keterangannya.

“Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Pemanggilan terhadap pejabat Pemprov dan Kabupaten Kota untuk dimintai keterangannya juga masi terus kami lakukan,”ujar Wiwin kepada media belum lama ini.

Selain melakukan pemanggilan, kata Wiwin, pihaknya juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti atas belum disalurkannya dana bagi hasil pungutan pajak termasuk dana bagi hasil (DBH) Migas dari pusat ke daerah sejak 2014-2015 itu.

“Ini juga berkaitan dengan penyaluran DBH ke Kabupaten/Kota di Kepri termasuk Kabupaten Anambas yang saat ini masih dalam lidik,” jelas Wiwin.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar