LMB dan LAM Tagih Janji Jusuf Kalla Menteri asal Riau

1128
Pesona Indonesia
Pertemuan Tokoh-tokoh Masyarakat Riau dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Al Azhar, di Gedung LAM Riau. Selasa (2/8/2016). Pertemuan membahas Riau di Pemerintahan Pusat. ft DEFIZAL / Riau Pos
Pertemuan Tokoh-tokoh Masyarakat Riau dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Al Azhar, di Gedung LAM Riau. Selasa (2/8/2016). Pertemuan membahas Riau di Pemerintahan Pusat. ft DEFIZAL / Riau Pos/jpg

batampos.co.id – Masyarakat Riau menilai kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya kepada anak jati melayu seharusnya tidak terjadi. Demikian pula, kepada pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota hendaknya mengedepankan kebutuhan masyarakat dan mempercepat proses yang dinilai akan menghambat.

Mulai dari janji Wapres RI Jusuf Kalla yang sebelum terpilih sebagai kepala negara mendampingi Jokowi. Saat berkunjung ke Provinsi Riau, beberapa kali menjanjikan jabatan menteri bagi orang Riau nantinya di kabinet pemerintahan. Namun setelah terbentuknya kabinet kerja hingga Reshuffle, janji tersebut tak kunjung terwujud.

Hal tersebut menjadi satu dari banyak permasalahan yang disampaikan Laskar Melayu Bersatu (LMB) yang kini dipimpin Syafruddin Saan kepada Ketua DPH LAM Riau Al Azhar, Selasa (2/8) di Balai Adat Melayu Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Menurut Al Azhar, dirinya sebelum didatangi LMB, juga berkomunikasi dengan tokoh Riau lainnya Syarwan Hamid melalui sambungan telepon. Diceritakan Al Azhar, memang perlu dibangun sebuah kekuatan untuk menghindari hal yang serupa agar tidak terjadi di masa mendatang.

“Dalam artian beliau berharap agar Riau membuat sesuatu sehingga orang-orang di pusat melihat, dan dari situ mereka mau mendengarkan dan mengakomodir aspirasi dan harapan-harapan di daerah. Setelah itu saya sampaikan dan bicarakan bersama beberapa tokoh,” ungkapnya dalam pembukaan acara kemarin.

Masih diceritakan Al Azhar, sebenarnya wakil-wakil Riau di pusat, DPR, DPD sebenarnya memiliki SDM yang kuat, juga dilindungi konstitusi namun pada kenyataannya sekarang ini seperti jalan sendiri-sendiri. Kemudian juga Ia menyinggung tentang janji JK bahwa akan ada anak Riau menjadi menteri.

“Saya ada disitu (Di rumah almarhum Tenas Effendi). Saat kabinet kerja pertama kita sudah kirimkan surat dan mengantarkan langsung ke tangan JK, kliping pemberitaan juga kita serahkan hanya untuk mengingatkan,” sambungnya.

Karenanya Al Azhar menilai perlunya seluruh masyarakat Riau mengkonsolidasi diri secara institusional. Agar dapat menegaskan bahwa Riau itu ada dan memiliki marwah.

Selain mendesak soal anak Riau untuk posisi menteri, Al azhar menyinggung tentang posisi Wagub dan Ketua DPRD mutlak dan jangan terlalu lama pengisiannya. “Itu domain parpol dalam hal ini Golkar, tapi kedua jabatan itu menyangkut hajat hidup rakyat di negeri ini. Jadi sebagai rakyat kita minta kepada Golkar agar segera memutuskan siapa Wagubnya dan Ketua DPRD,” tegasnya.

Sementara itu Ketua LMB Riau Syafruddin Saan menyampaikan dirinya kemarin didampingi para panglima dari Meranti, Bengkalis, Pekanbaru, Dan Siak. “Kita akan merapikan barisan, hari ini komando di tangan saya,” ujarnya.

Beberapa poin disampaikan mantan anggota DPRD Riau tersebut seperti meminta tokoh Riau kedepan agar dalam perencanaan kepemimpinan Riau kedepan, semua partai yang mencalonkan kadernya untuk DPR, DPRD, DPD harus mendapat persetujuan LAM dengan seluruh Ormas di tanah melayu dan diusahakan harus putra daerah.

“Kedua masalah Wagub, ini harus cepat, sudah terlalu lama. Rekomendasi sudah kita buat supaya Wagub adalah orang Riau, orang melayu, begitu juga masalah kepemimpinan di DPRD, harus segera,” tegasnya.

Sementara itu Presidium Poros Muda Riau Safaat yang juga hadir turut menyoroti posisi Wagub. Dimana aktivis 98 tersebut berharap agar harus segera ditunjuk Golkar, dan segera dilantik posisi tersebut. Senada dengan Al Azhar dan Syafruddin Saan, Ia juga meminta supaya DPP Golkar harus segera menetapkan ketua DPRD Riau.

“Karena memang akan sangat terganggu bagi rakyat. Serapan anggaran yang baru 28 persen itu saja, sangat berdampak luar biasa bagi kita semua,” ungkap Safaat.(jpg)

Respon Anda?

komentar