Pemkab Anambas Bebaskan Lahan 155,9 Hektar untuk Pembangunan

1085
Lahan untuk pembangunan kantor Bupati Anambas di Pasir Peti. foto:syahid/batampos
Lahan untuk pembangunan kantor Bupati Anambas di Pasir Peti. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Umum (Adpum) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra, mengatakan jumlah aset terkait tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah selama ini sebanyak 155,9 Hektare. Seluruh tanah yang dibebaskan sudah dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Tidak dipungkiri tanah yang bakal dibutuhkan pemerintah daerah kedepannya akan bertambah.

Diantaranya yakni pembebasan tanah untuk pembangunan kantor Bupati yang terletak di Pasir Peti seluas 49 hektare, dari 79 hektare yang dibutuhkan. Artinya masih banyak tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan tersebut.

Harga tanah yang dibayarkan ke masing-masing pemilik lahan nilainya bervariasi sesuai luas tanah dan dokumen yang dimiliki oleh pemilik tanah. “Kita bekerjasama dengan pihak ketiga dan mereka yang menentukan nilai harga suatu tanah tersebut. Pemerintah hanya juru bayar saja,” jelasnya Senin (1/8).

Tanah yang selanjutnya dibebaskan saat itu yang diperuntukan untuk pembangunan Bandar Udara (Bandara) Letung seluas 102 hektare, sedangkan yang dibutuhkan sekitar 134 hektare. Atau masih sekitar 32 hektare lagi yang seharusnya dibebaskan.

Tanah untuk lahan terbuka hijau yang digunakan untuk Bumi Perkemahan yang berada di Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, dibebaskan sebanyak 4,9 hektare dan sudah dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Jadi saat ini total lahan yang sudah dibebaskan adalah seluas 155,9 hektare.

“Upaya memiliki aset daerah tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah dilaksanakan. Tapi kedepannya pemerintah daerah masih membutuhkan lahan-lahan tersebut. Jika anggaran tersedia akan dibebaskan kembali lahan sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Adies yang didampingi stafnya Dipo, menjelaskan saat ini dengan keluarnya UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah kegiatan yang menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kini bisa dilakukan langsung oleh SKPD yang membutuhkan pengadaan tanah tersebut.

“Misalnya ada satu SKPD yang akan membebaskan lahan untuk kepentingan umum, bisa dilakukan sendiri dengan berkoordinasi dengan pihak Adpum,” ungkapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar