Pemkab Karimun Segera Layangkan Surat Permohonan Dana Tunda Salur ke Pemprov

470
Pesona Indonesia
Kantor Bupati Karimun
Kantor Bupati Karimun

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun akan kembali melayangkan surat untuk permohonan pencairan dana tunda salur (DTS) yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan cukai atau pajak rokok yang belum disalurkan pihak Provinsi Kepri sejak tahun lalu sampai dengan tahun ini.

”Kita melihat di media cetak (Batam Pos) pada akhir pekan lalu bahwa Pemerintah Provinsi Kepri meminta kepada kabupaten/ kota untuk mengajukan surat permohonan untuk DTS yang belum disalurkan ke pihak provinsi. Untuk itu, itu pada pekan ini kita akan mencoba kembali mengajukan surat permohonan ke provinsi,” ujar Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Karimun, Abdullah kepada Batam Pos (group batampos.co.id), Senin (1/8).

Sebenarnya, kata Abdullah, pada Januari awal tahun ini pihaknya sudah pernah mengajukan surat untuk permohonan DTS sebesar Rp 7 miliar. Khususnya, untuk DTS 2016. Namun, disebabkan kondisi keuangan di provinsi juga defisit, maka sampai saat ini juga belum diterima. Selain itu, pada akhir tahun lalu juga sudah pernah untuk mengajukan permohonan, namun juga belum ada jawaban.

”Untuk diketahui, jumlah DTS dari Provinsi Kepri yang belum disalurkan ke Kabupaten Karimun sampai saat ini totalnya Rp 42,4 miliar. Rinciannya, pada 2015 untuk DBH jumlahnya Rp 28 miliar. Kemudian, pada tahun lalu juga ada dana yang belum disalurkan yang berasal dari cukai/ pajak rokok dengan jumlah Rp 7,4 miliar. Dan, untuk tahun ini atau selama satu semester ada Rp7 miliar yang belum dibayarkan,” jelasnya.

Dia berharap, jika memang DTS pada tahun lalu dan sampai dengan semester pertama 2016 bisa dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah provinsi, sudah tentu dapat bermanfaat. Artinya, dapat digunakan untuk meneruskan pembangunan yang sudah dianggarkan di dalam APBD murni tahun ini.

Pantauan Batam Pos, sejak awal tahun sampai dengan saat ini proyek pembangunan yang bersumber dari ABPD belum banyak yang dilelang. Salah satu penyebabnya, karena minimnya anggaran disebabkan defisit keuangan. Ditambah lagi, pada tahun ini pemerintah harus membayar hampir Rp 100 miliar utang kepada kontraktor yang sudah selesai mengerjakan proyek fisik pada tahun lalu. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar