Sumbar Targetkan PAD di Angka 8 Persen hingga 2021 Mendatang

798
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id — Peningkatan pendapatan daerah di Pemprov Sumbar menjadi perhatian panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasalnya, Pemprov Sumbar menargetkan proyeksi pendapatan daerah berada diangka 8 persen hingga tahun 2021 mendatang.

Ketua Pansus RPJMD DPRD Sumbar Saidal Masfiuddin menjelaskan tren kenaikan pendapatan daerah yang diakomodir dalam RPJMD 2016-2021 berada pada kisaran 8 sampai 10 persen. Disampaikannya kenaikan pendapatan daerah tersebut harus diupayakan melalui kebijakan optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Lalu, belanja daerah untuk alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Kondisi itu dirasakan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan kualitas belanja.

Sejumlah fraksi juga menyorot hal ini. Seperti disampaikan Fraksi Golkar yang disampaikan Afrizal. Tentunya peluang pendapatan bisa ditingkatkan. Pasalnya, potensi itu masih belum tergarap maksimal. DIjelaskannya pendapatan tentu akan berdampak pada pembangunan.

Apalagi, pembangunan dan kesinambungan keuangan juga dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah. Termasuk dalam mutasi kepala SKPD. Jangan sampai kebijakan kepala daerah ini mempengaruhi kinerja SKPD karena pemilihan kepala SKPD yang tak tepat.

Juru bicara Fraksi Nasdem Risnaldi juga menyampaikan optimalisasi kekayaan daerah juga mesti diperhatikan. Apalagi mesti sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. “Jangan sampai bertentangan,” katanya seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group), Selasa (2/8).

Disisi lain, Nasdem melihat rencana pengembangan daerah masih normatif. “Pajak mestinya bisa dioptimalkan,” katanya.

Sedangkan juru bicara Fraksi Demokrat Nurnas menyampaikan upaya pembangunan daerah tak terlepas dari anggaran. Pemprov melalui gubernur mesti gencar dalam “menyedot” dana pusat. Apalagi dia mengetahui potensi ini terbuka lebar.

Juru bicara Fraksi Hanura Taufik Hidayat juga menyampaikan catatan soal pembanguna di RPJMD Sumbar. “Semuanya berkaitan tapi jangan sampai copy paste,” katanya.

Juru bicara Frkasi PDIP, PKB, dan PBB Albert Hendra Lukman mengaskan nawa cita Presiden RI Joko Widodo juga menjadi salah satu patokan dalam RPJMD. Kesinambungan dan sinkronisasi menjadi hal yang wajib dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan pembangunan daerah.

Meski mendapat banyak catatan, RPJMD Sumbar ini tetap disahkan. Dalam penyampaiannya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bakal memperhatikan catatan yang disampaikan oleg setiap fraksi. (jpg)

Respon Anda?

komentar