Batas Sijunjung-Dharmasraya Diputus Jumat

872
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Satu minggu pascarusuh terkait tapal batas Dharmasraya-Sijunjung, tepatnya di Jorong Kampungsurau, Nagari Gunung Selasih dengan Jorong Paritrantang, Sijunjung, Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi terbatas (ratas). Ratas ini dilakukan guna menegaskan batas Dharmasraya dan Sijunjung.

Ratas yang dipimpin Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tersebut, menghadirkan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Karajaan dan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin. Dalam ratas tersebut, Sutan Riska menyampaikan pandangan terhadap situasi yang berkembang pascakerusuhan, pekan lalu.

”Pada dasarnya, tidak ada permasalahan berarti bagi kami terkait tapal batas. Warga kami tidak pernah melakukan provokasi yang menyebabkan saudara kami di Paritrantang terusik,” terang Sutan Riska didampingi Asisten I Irsyad seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (3/8).

Hal senada diungkapkan Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin. Dia menduga ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana yang membuat warga terprovokasi. Ia meminta agar penegasan batas Dharmasraya-Sijunjung kembali pada batas kecamatan pada saat pemekaran tahun 2004 lalu.

Hal senada diungkapkan Wagub Nasrul Abit. Dia meminta penyelesaian masalah batas kabupaten ”bersaudara” itu diselesaikan dengan kepala dingin. Menurutnya, walaupun pemprov menetapkan keputusan, kalau tidak memperhatikan kebutuhan daerah tidak akan menyelesaikan persoalan.

Setelah melalui pembicaraan, akhirnya pertemuan ini menghasilkan empat poin kesepakatan. Pertama, titik koordinat sebanyak 33 titik hasil pekerjaan konsultan Kemendagri telah disetujui Sijunjung dan Dharmasraya, serta dilakukan verifikasi oleh Pemprov Sumbar.

Kedua, terhadap sisa garis batas yang belum disepakati akan ditugaskan Tim Provinsi Sumbar ke lokasi guna membuat kesepakatan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dikoordinir pemkab sebagai upaya penentuan garis batas pada Jumat (5/8). Hal ini dipimpin Wagub Sumbar didampingi bupati Sijunjung dan bupati Dharmasraya

Ketiga, kesepakatan yang akan dilaksanakan pada poin dua akan menjadi penegasan batas Sijunjung dan Dharmasraya yang diputuskan Pemprov Sumbar. Terakhir, kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing daerah, serta tidak memprovokasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Aristo Munandar mengakui persoalan tapal batas ini merupakan hal krusial. Untuk solusinya, mantan Bupati Agam ini meminta aparatur pemerintahan terendah seperti jorong, wali nagari, dan camat, cepat tanggap atas persoalan ini. Termasuk, persoalan tanah yang berada di perbatasan.

”Ego kedaerahan, keluarga, merupakan hal yang dipertahankan oleh masyarakat. Makanya setiap ada gejolak, perlu segera diatasi dengan cepat,” katanya. (jpg)

Respon Anda?

komentar