Gubernur Segera Rombak Pejabat Esselon III dan IV

583
Pesona Indonesia
 Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Selasa (12/7). foto:humas pemprov
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Selasa (12/7). foto:humas pemprov

batampos.co.id – Desas-desus akan adanya perombakan besar-besaran di lingkaran Pemprov Kepri mulai nyaring terdengar. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dikabarkan sudah menggelar rapat tertutup bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri untuk menyusun Analisa Jabatan (Anjab) atas posisi-posisi yang akan dirombak.

“Memang info yang beredar di internal BKD seperti itu. Bahkan Gubernur sudah menggelar rapat tertutup bersama BKD Provinsi Kepri. Akan tetapi, sampai saat ini, Anjabnya masih belum keluar,” ujar sumber terpercaya Batam Pos (group batampos.co.id) yang mewanti-wanti namanya jangan dikorankan kepada Batam Pos, Selasa (8/2).

Lebih lanjut katanya, untuk mutasi pejabat tidak harus menunggu Sekda definitif. Artinya kalau Gubernur ingin melakukan mutasi pejabat, bisa melakukannya. Apalagi peraturan mengajurkan, enam bulan setelah dilantik bisa melakukan perombakan kabinet kerjanya. Masih kata sumber tersebut, untuk pelantikan pejabat dalam mutasi yang punya otoritas atau hak prerogatif adalah Gubernur.

“Makanya, meski yang membahas penataan pejabat dalam mutasi itu Plt Sekda, tapi yang menetapkan dan melantik yang punya hak prerogatif tetap Gubernur,” paparnya.

Ditambahkannya, meskipun posisi Sekda Kepri masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt), akan tetapi sifatnya hanya koordinatif. Artinya dalam penataan pejabat untuk dimutasi yang melakukan pembahasan adalah tim kolektif. Posisi Sekda sebagai Ketua tim Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan), ada kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) selaku anggota, ada sekretaris BKD selaku sekretaris tim Baperjakat.

“Jadi, tim Baperjakat itu sifatnya hanya kordinatif. Mereka sifatnya kolektif kolegial,” paparnya lagi.

Terkait kabar ini, Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Firdaus masih belum memberikan tanggapan apapun.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar