Jumaga Belum Lihat Adanya Penyalahgunaan Dana Tunda Salur

301
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menuturkan, sejangkauannya saat ini, dirinya belum melihat kemungkinan terjadinya penyelewengan dana tunda salur dari Pemprov Kepri ke pemerintah kabupaten/kota.

“Tapi bukan berarti saya tidak memungkiri itu tidak ada sama sekali,” kata Jumaga kepada Batam Pos (group batampos.co.id), Selasa (2/8).

Kalau memang nantinya ada dan keterangan atau kesaksian darinya selaku Ketua DPRD Kepri dibutuhkan oleh tim penyidik, hal itu bukan masalah besar. “Kalau ada, 24 jam saya tunggu kok. Ngapain nunggu berminggu-minggu,” tegas politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Bukan tanpa alasan, untuk sementara waktu ini, Jumaga berpendapat sedemikian. Sepengetahuan Jumaga, begitu dianggarkan dana penyaluran ke kas daerah kabupaten/kota, tiba-tiba dalam perjalanannya kondisi keuangan Pemprov Kepri terjadi defisit.

Kemudian dilakukan rasionalisasi. Jumaga menjelaskan, pada saat itu banyak yang sudah terlelang sehingga tidak ada alasan lagi. Enggan berhutang lebih banyak, beberapa kegiatan yang belum dilelang pun mesti dipangkas. “Yang punya kabupaten/kota diambil sebagian,” beber Jumaga.

Kalau datang tunda salur dari pemerintah pusat, sambung Jumaga, dihitung untuk menutupinya. “Maka jalanlah yang sudah jalan ini. Tapi lalu dalam perjalanannya, keluar lagi peppresnya ada defisit lagi. Itu yang tiga kali tertunda,” ungkapnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Komisi I Sukri Fakhrial mengungkapkan hal senada dengan Jumaga. Menurutnya tidak ada indikasi Pemprov Kepri hendal menghambat pencairan dana tunda salur ke pemerintah daerah kabupaten/kota. “Saya di Banggar (Badan Anggaran, red), jadi saya tahu itu,” ungkap politisi dari Partai Hanura ini.

Karena memang tidak ada niat untuk menghambat, sambung Sukri, pada tahun 2016 ini sudah ditata kembali dan dianggarkan untuk segera disalurkan. “Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota itu ibarat ibu dengan anaknya. Mana ada ibu yang mau memperlambat laju pertumbuhan anaknya. Jadi, tidak ada penundaan yang disengaja Pemprov Kepri,” tegasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar