Kebebasan Berpendapat di Jambi Menurun

790
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Dadang Hardiwan menjelaskan pada tahun 2015 IDI sebesar 70,68 persen atau turun 0,47 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2014 sebesar 71,15.

Meskipun mengalami penurunan tetapi tingkat demokrasi Provinsi Jambi masih berada pada kategori sedang dengan indeks 60-80. ”Perkembangan IDI di Provinsi Jambi dari tahun 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Meski demikian, tingkat demokrasi di Provinsi Jambi berdasarkan perhitungan indek sejak 2009 hingga 2015 masih berada pada kategori sedang,” jelas Dadang Hardiwan, di Kantor BPS Provinsi Jambi seperti diberitakan Jambi Independent (Jawa Pos Group), hari ini (3/8).

Selain itu, penurunan juga terjadi karena dalam pengukuran IDI 2015, BPS menggunakan sejumlah indikator baru, diantaranya peran birokrasi pemerintah daerah sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini.

Penurunan tersebut menurut Dadang dipengaruhi perubahan aspek demokrasi yang mengalami penurunan, yakni kebebasan sipil turun dari 78,23 di tahun 2014 menjadi 75,89 pada tahun 2015, atau turun 2,34 poin. Lembaga-lembaga demokrasi turun 11,76 poin dari 89,48 pada tahun 2014 menjadi 77,22 pada tahun 2015.

Dari sisi variabel, Dadang menjelaskan, pada IDI 2015 terdapat empat variabel yang mengalami peningkatan skor yakni kebebasan berkeyakinan atau naik 9,94 poin dari 76,67 pada 2014 menjadi 86,61 pada 2015. Kemudian hak memilih dan dipilih naik 0,07 poin dari 74,16 pada 2014 menjadi 74,23 pada 2015.

Untuk partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan naik sebesar 16,15 poin dari 33,38 pada tahun 2014 menjadi 50,00 pada 2015. ”Peran DPRD naik sebesar 1,10 poin di tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014,” ucapnya.

Di samping itu, masih terdapat lima variabel yang mengalami penurunan skor diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi, peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah. Selanjutnya untuk dua variabel sisanya yakni pemilu yang bebas dan adil serta peran peradilan yang independen tidak mengalami perubahan.

”Yang cukup menonjol adalah kebebasan berpendapat yakni turun sebesar 54,88 poin dari 100 pada tahun 2014 menjadi 45,12 di tahun 2015,” bebernya lagi.

Pengumpulan data IDI, kata Dadang, mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah yang sesuai dengan indikator IDI.

Temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui Focus Group Diacussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus tertangkap dikoding surat/dokumen.

”Pada tahap ketiga data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS provinsi, diolah BPS RI dan diverifikasi oleh dewan ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya,” tutupnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar