Pembahasan APBD Ditunda, Pembayaran Proyek di Sumsel Terancam Tertunda

1203
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pembahasan APBD Perubahan 2016 di Badan Anggaran DPRD Sumsel, Senin (1/8) kembali diskorsing alias tertunda. Pasalnya, masih ada sejumlah informasi tak singkron menyangkut anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satunya menyangkut piutang dana bagi hasil (DBH) migas dari pusat yang belum cair.

“Kita butuh kepastian soal berapa besar piutang yang bisa dibayar pemerintah pusat kepada daerah,” kata Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas SE MM, Senin (1/8). Sebab, kata Giri, bila ada kepastian itu, tentu kita perlu sampai lakukan efisiensi atau rasionalisasi anggaran.

Masalah Itu yang masih ditunggu. Sebab, seperti dari DBH yang belum cair mencapai sekitar Rp 800 miliar untuk tiga tahun anggaran. Disebut politisi PDIP itu, pada prinsipnya ada dua skenario, yakni optimis dana itu masuk, dan bagaimana bila dana tak masuk. Bila tidak masuk lakukan efisiensi, karena belanja tidak bisa lebih dari plapon yang ada.

Termasuk untuk SKPD jelas akan mengencangkan ikat pinggang. Apakah ada gangguan pada pekerjaan proyek untuk Asian Games ? Sejauh ini sebagian besar proyek besar, menggunakan anggaran dari APBN, jadi tidak menggunakan dana dari APBD.

Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Yulius Maulana mengatakan, untuk mitra dari Komisi IV karena menyangkut fisik seperti Dinas Pekerjaan Umum tentu akan berpengaruh. Karena kalau sampai terjadi pembayaran ditunda, maka akan ada pihak yang dirugikan. Terlebih proyek pembangunan fisik bila sudah dikerjakan tak mungkin disetop. “Karena sudah kontrak pekerjaan. Tentu bisa ada protes dari kontraktor,” katanya.

Setda Sumsel, H Mukti Sulaiman SH MH menyampaikan yang menjadi pembahasan karena masih ada belum sepakat soal alokasi dana di ABT. “Sebagai ketua tim saya harus melaporkan kepada Gubernur Sumsel. Termasuk dalam APBDP kemungkinan besaran tidak jauh berbeda dengan APBD,” katanya.

Menurutnya, memang masih tarik ulur, sistim pembayaran masih tarik ulur, dan masih harus diatur ulang. Jadi bukan karena piutang belum dibayar jadi program tidak jalan. Jadi ada kemungkinan, sebut Mukti, kalau uang tidak masuk bisa tunda pembayaran. Tapi sebagian sudah ada yang cair. (jpg)

Respon Anda?

komentar