batampos.co.id – Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
Penyaluran TKI biasanya melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Calon TKI ilegal biasanya direkrut makelar dengan janji upah yang tinggi serta pilihan pekerjaan banyak.
“Calon TKI ilegal inilah yang biasa disebut non prosedural atau yang tidak sesuai prosedur dan aturan bekerja di luar negeri,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Batam, Safari Ramadhan, kemarin.
Menurut Safari, selain merugikan diri sendiri TKI non prosedural ini juga merugikan daerah karena menanggung kerugian yang sangat besar untuk mengembalikan mereka ke kampung halaman.
Begitu juga dengan penempatan TKI non prosedural yang jelas-jelas melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang ada di luar negeri.
“TKI non prosedural jelas akan merugikan banyak pihak. Rugi biaya keberangkatan, daerah pun juga ikut menanggung biaya pemulangan mereka ke kampung halamannya,” beber Safari.
Untuk itulah, kata Safari, diperlukan kerjasama dan koordinasi antara Batam dengan pemerintah daerah lain. Saling memberikan informasi, semisal Batam dengan Madura, jika ada TKI ilegal, atau gagal berangkat seperti saat ini, Pemerintah Madura bisa menjemput warganya.
“Sayang kan APBD kita hanya dipakai untuk biaya pemulangan TKI tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jajaran Polresta Barelang berhasil mengukap penyaluran TKI ilegal ke luar negeri, Selasa (2/8). Sebanyak 230 calon TKI tersebut diamankan di Ruko Taman Lakota Blok E No 3.
Hampir keseluruhan TKI tersebut tidak memiliki surat-surat resmi seperti paspor dan permit. Mereka nekat bekerja ke Malaysia karena terbuai iming-iming pekerjaan dan gaji yang besar.
“Tak ada yang suruh. Kami dijanjin bekerja di sana,” tutur Ari, seorang calon TKI. (rng)