Sekwan Anambas: Kunker ke Jakarta Bukan Pemborosan

586
Pesona Indonesia
Sekretaris DPRD Kabuparena Kepulauan Anambas, Taufik Efendi. foto:net
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Taufik Efendi. foto:net

batampos.co.id – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Taufik Efendi, menjelaskan bahwasanya kunjungan Kerja anggota DPRD ke Jakarta beberapa hari yang lalu merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan. Bukan menghambur-hamburkan uang negara. Kunjungan kerja itu juga ada hasilnya. Namun hasil dari progres kegiatan tersebut akan disampaikan pada rapat bersama DPRD nanti.

“Kita tunggu saja pada saat rapat bersama DPRD nantinya, semua akan disampaikan hasil kerja yang dilakukannya,” kata Taufik Efendi, kepada wartawan, Selasa (2/8) siang.

Mengenai keberangkatannya yang terkesan secara bersamaan itu bukan karena ingin melakukan pemborosan. Tapi karena kunker itu sudah ada pos anggarannya jadi bukan pemborosan.

Ia menjelaskan mengenai Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Jakarta beberapa hari yang lalu yaknin guna membahas tentang dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni Ranperda LPP APBD tahun 2015 dan Ranperda RPJMD tahun 2016-2021. Hal itu sudah menjadi agenda rutinitas dalam kegiatan dan jika tidak dilaksanakan tentu akan melanggar aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut ia juga ikut mendampingi anggota Pansus ke Jakarta. Dalam hal itu sebagai Sekwan, ia hanya tetap menjalankan tugas sebagaimana fungsinya, yakni memfasilitasi kebutuhan seluruh anggota DPRD. Pihaknya tetap memantau kegiatan yang dilaksanakan DPRD, apalagi terkait dengan anggaran. Progres pelaksanaan kegiatan tersebut ia tidak bisa menjelaskan karena itu kewenangan pimpinan DPRD.

Saat ditanya anggota DPRD yang tidak ikut berangkat melaksanakan kegiatan itu dibenarkan atau tidak, secara aturan masih bisa tidak mengikuti acara itu, tapi harus memiliki alasan yang dapat dibuktikan, seperti dalam keadaan sakit atau lainnya. Namun tidak menghilangkan keanggotaannya dalam pansus itu. Mengenai sanksi bagi anggota dewan yang dengan sengaja tidak mau mengikuti kegiatan itu, ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh, sebab bukan kewenangannya untuk menjelaskan.

“Lebih idealnya ketua pansus yang bisa menjawab hal tersebut, Sekwan hanya sebatas memfasilitasi kebutuhan para anggota DPRD saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Penyelaras Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA) Fadhil Hasan menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas sudah mulai berulah. Apalagi dengan adanya perjalanan dinas berjamaah seluruh anggota dewan ke Jakarta untuk membahas dua ranperda yakni ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2015 dan ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya akan melakukan pemborosan anggaran saja. Panitia Khusus (Pansus) yang berangkat ke Jakarta terkesan dipaksakan dan indikasi hanya untuk menghabiskan uang rakyat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kondisi keuangan daerah yang semakin menurun setiap tahunnya.

“Seharusnya mereka ini dapat melakukan penghematan, bukan malahan menghabiskan anggaran, bagaimana bisa seperti ini, pemerintah disuruh berhemat, tapi dewan melakukan pemborosan,” ungkapnya kepada media Jumat (29/7). (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar