Akibat Pergaulan Bebas, Paksa Pengadilan Agama Nikahkan Pasangan Remaja

905
Pesona Indonesia
Ilustrasi buku nikah
Ilustrasi buku nikah

batampos.co.id – Mulai dari Januari hingga Agustus tahun 2016 ini, Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kepulauan Anambas terpaksa harus memberikan dispensasi kepada empat pasangan dibawah umur untuk dinikahkan. Pasalnya mereka terjebak dalam pergaulan bebas.

Salah satu pasangan yang dapat dispensasi oleh pihaknya masih dikategorikan sangat muda, tapi harus diputuskan sebab pasangan wanitanya sudah hamil beberapa bulan. Meski tidak mau menyebut berapa umurnya, namun yang pasti anak itu masih usia Sekolah Menengat Pertama (SMP). Sementara itu pasangan laki-lakinya masih duduk di sekolah tingkat SMA.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Iskandar, melalui Panitra Muda Hukum Fahryarrozi, mengatakan, berdasarkan UU Nomor 01 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Perkawinan bahwa pengaturan umur bagi yang mengajukan nikah yakni laki-laki berumur 19 tahun, sedangkan perempuan berumur 16 tahun dan dianggap layak untuk menikah. Jika hal itu terjadi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka pihak KUA akan mengajukan ke pengadilan untuk melakukan proses dispensasi.

“AKibat nikah muda atau masih dibawah umur disebabkan adanya pergaulan bebas. Peran serta semua pihak yang sangat dibutuhkan, terutama orang tua agar dapat mengontrol tingkah laku anak dalam pergaulannya setiap saat,” kata Fahryarrozi sebagai Panitra muda Hukum Rabu (3/8) siang.

Ia menjelaskan persoalan itu muncul setelah masing-masing pasangan itu mengajukan untuk melaksanakan pernikahan dengan cara mendaftarkan diri ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Karena syarat umur tidak memenuhi, maka perkara ini harus disampaikan kepada pihak pengadilan. “Alhamdulillah perkara tersebut sudah diputuskan dan pelaksanaan nikah sudah terlaksana,” ucapnya.

Kata Fahryarrozi, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila semua pihak dapat melakukan sosialisasi terkait pergaulan anak. Ia berharap kedepannya perlu ada tindakan atau pemberlakuan yang bijak dalam menyikapi persoalan tersebut.

Ia menambahkan untuk tahun 2015 perkara yang dapat dispensasi dari pengadilan untuk pelaksanaan pernikahan berjumlah 8 perkara dan semua sudah diputuskan. Akuinya terjadi penurunan hingga bulan Agustus tahun ini.

“Kita berharap kedepannya tidak ada lagi anak dibawah umur mengajukan pernikahan, perlu sosial kotrol yang bijaksana dari pemerintah daerah dan tidak terlepas dari pengawasan orang tua itu sendiri,” harapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar