batampos.co.id – Konflik lahan yang terjadi di Batam, ditenggarai akibat tak transparannya BP Batam mengenai data lahan. Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian berharap ke depannya BP Batam lebih terbuka. Sehingga permasalahan lahan Batam tak terjadi lagi.
“Kami banyak menerima laporan, mengenai tumpang tindih lahan,” kata Brigjen Pol Sam Budigusdian pada Batam Pos, kemarin.
Dan saat ini, menurutnya pihak masih berusaha menuntas kasus ini. “Sedang kami selesaikan beberapa kasus yang kami terima,” ujarnya.
Tapi walaupun begitu, Sam berharap BP Batam bisa lebih tegas dalam bertindak. Sebab kasus tumpang tindih ini, juga bermula karena tak adanya pembangunan dilakukan para pengusaha setelah mendapat UWTO.
Sehingga saat pengusaha lain melihat ada tanah kosong, mereka merasa tanah tersebut belum ada PL.
Selain Sam berharap, BP Batam dapat bersih-bersih diri dari mafia lahan. “Kadang PT atau perusahaan pertama dapat PL, tapi malah dijualnya ke pihak kedua dengan harga jauh lebih mahal. Kan BP Batam juga yang rugi,” ujarnya.
Sam juga berharap BP Batam dapat segera menindak lanjuti, pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas pengelolaan lahan di Batam. “Bila (lahan,red) tidak dibangun, segera (BP Batam) ditindak lanjuti,” ucapnya.
Dengan ketegasan ini, kata Sama persoalan lahan ini bakal terurai sedikit demi sedikit. Selain itu ia juga mendengar BP Batam akan mengeluarkan pengalokasian lahan secara online. Tapi Sam merasa sistim online harus lah bisa memetakan lahan secara rinci dan detail, dan dapat dilihat semua orang.
Walau begitu, menurutnya ada beberapa hal yang harus di perhatikan. “(BP Batam,red) juga harus mendengarkan persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu. Dan memperbaiki itu juga,” ungkapnya.
Sementara itu mengenai sulitnya akses polisi ke BP Batam, dalam pengusutan kasus lahan. Mantan Wakakorlantas Polri tersebut meminta BP Batam, dapat memberikan data-data yang valid. Sehingga memudahkan penyidik Polda Kepri menyelesaikan carut marut lahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian.
Kapolda Kepri ini juga menyarankan, BP Batam membuat sebuah tempat atau area “help desk”. Area ini, kata Sam akan menjadi tempat pelaporan keluhan masyarakat, dan pusat informasi BP Batam. “Harus ada media komunikasi, serta kemudahan akses,”pungkasnya. (ska)