Kapolda dan Pengusaha Minta BP dan Pemko Batam Akur

816
Pesona Indonesia
Kapolda Kepri saat mempertemukan Kepala BP Batam Hatanto dengan Wali Kota Batam Rudi di Swiss Belhotel, Rabu malam (3/8/2016). Foto: istimewa
Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian saat mempertemukan Kepala BP Batam Hatanto dengan Wali Kota Batam Rudi disaksikan para pengusaha di Swiss Belhotel, Rabu malam (3/8/2016). Foto: istimewa

batampos.co.id – Konflik antara BP Batam dan Pemko Batam yang tak berkesudahan membuat kepolisian dari Polda Kepri gerah. Ia menilai, seharusnya dua institusi ini kompak membangun Batam.

“Tidak saling menyalahkan melalui berbagai pernyataan-pernyataan di media,” ujar Brigjen Pol Sam Budigusdian, usai acara perayaan Hari Kemerdekaan Singapura di Swiss Belhotel Batam, Rabu malam (3/8/2016).

Kapolda “mempertemukan” Wali Kota Batam Rudi dengan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro.

“Nanti saya ajak berburu ke Lingga daripada berantam terus,” kata Sam.

Ketua Dewan Penasihat Apindo Kepri, Abidin, yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pengusaha ingin BP Batam dan Pemko Batam akur.

“Tujuan kita satu memajukan Batam. Kedua lembaga ini penting bagi kita semua. Repot kalau tidak akur. Kami berharap mereka bisa bersatu dan bersinergi,” ujarnya.

Tak hanya itu, konflik lahan di Batam yang berpotensi menimbulkan bentrokan di masyarakat. Khususnya antara pemilik lahan dengan kelompok-kelompok yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Ia meminta BP Batam menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas.

“Kami banyak menerima laporan, mengenai tumpang tindih lahan,” kata kapolda.

Sam berharap BP Batam bisa lebih tegas dalam bertindak. Sebab kasus tumpang tindih ini, bermula karena pengusaha tidak segera membangun lahan setelah mendapatkan hak mengelola lahan. Sehingga saat pengusaha lain melihat ada tanah kosong, mereka merasa tanah tersebut belum ada PL.

Sam berharap BP Batam segera bersih-bersih dari mafia lahan. “Kadang PT atau perusahaan pertama dapat PL, tapi malah dijualnya ke pihak kedua dengan harga jauh lebih mahal. Kan BP Batam juga yang rugi,” ujarnya.

Mengenai sulitnya akses polisi ke BP Batam dalam pengusutan kasus lahan, mantan Wakakorlantas Polri tersebut meminta BP Batam memberikan data-data yang valid. Sehingga memudahkan penyidik Polda Kepri menyelesaikan karut marut lahan yang dilaporkan ke polisi.

Kapolda Kepri ini juga menyarankan BP Batam membuat sebuah tempat atau area help desk. Area ini, kata Sam, akan menjadi tempat pelaporan keluhan masyarakat dan pusat informasi BP Batam.

“Harus ada media komunikasi, serta kemudahan akses,” sarannya. (cr13/leo/ska)

Respon Anda?

komentar