KPU Bukittinggi Diduga Langgar Kode Etik

1336
Pesona Indonesia
Seorang komisioner KPU Kota Bukittinggi, Tanti Endang Lestari, menjalani persidangan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu, di Bawaslu Sumbar, kemarin--arzil/padek
Seorang komisioner KPU Kota Bukittinggi, Tanti Endang Lestari, menjalani persidangan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu, di Bawaslu Sumbar, kemarin. Foto: arzil/padek/jpg

batampos.co.id — Meski musim pilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sumbar sudah tidak lagi jadi pembicaraan hangat, bukan berarti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu (komisioner KPU, red) ikut pula redup.

Buktinya, Kamis (4/8), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyidangkan seorang komisioner KPU Kota Bukittinggi, Tanti Endang Lestari, atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Pada sidang DKPP hari itu, Dewan pimpinan sidang DKPP, Valina Singka Subekti yang didampingi Sri Siti Zulchairiah, dan Adi Wibowo itu, mempertanyakan aduan yang disampaikan Bawaslu Sumbar (pihak pengadu), bahwa Tanti Endang Lestari (pihak teradu) diduga tercatat sebagai pengurus di DPC Partai Demokrat Bukittinggi periode2012-2017, sebagai Bendahara V di partai politik tersebut.

Dalam sidang itu, pengadu Aerma Depa menyebutkan bahwa dugaan teradu tercatat sebagai pengurus di salah satu parpol diketahuinya dari laporan masyarakat melalui SMS yang diterimanya.

“Berdasarkan laporan itu, kami lakukan verifikasi baik ke KPU Kota Bukittinggi, KPU Sumbar, Kesbangpol kota setempat, serta klasifikasi kepada yang bersangkutan (Tanti Endang Lestari),” jelas Aerma Depa dalam sidang seperti dikutip dari Padang Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (4/8).

Ditambahkan Aerma Depa, saat laporan itu diklarifikasi kepada Tanti, yang bersangkutan mengakui namanya memang tercantum dalam kepengurusan partai tersebut. “Tapi, teradu mengaku kepada saya, bahwa tidak pernah tahu kalau namanya ada dalam daftar kepengurusan parpol tersebut.

“Melihat hasil laporan dan kemudian verifikasi dan klasifikasi, maka kami putuskan dalam hasil kajian melalui pleno untuk diteruskan ke DPKK karenanya mengandung dugaan pelanggaran kode etik,” lanjut Aerma Depa.

Sedangkan teradu Tanti Endang Lestari, menjelaskan dalam sidang, bahwa dirinya mengaku tidak tahu kalau namanya dimasukkan kedalaman kepengurusan DPC Partai Demokrat Bukittinggi itu. Sayangnya, ketika sudah tahu namanya “dicatut” sebagai pengurus, teradu tidak pula melakukan gugatan terhadap partai tersebut.

Ini terungkap saat pimpinan sidang DKPP, Valina Singka Subekti saat menanyakan hal itu pada teradu. Selain itu Valina juga mempertanyakan apakah teradu sudah menanyakan apakah SK kepengurusan baru dari partai tersebut ikut berubah, setelah Tanti mempertanyakan nama dirinya “dicatut” oleh partai politik itu. Tanti menjawab, belum lagi.

“Alasan yang saya dapat dari pihak pengurus partai Demokrat, bahwa perubahan di struktur partai sedang dalam proses,” jelas Tanti.

Tanti juga menekankan, bahwa dirinya tidak pernah beraktivitas di partai Demokrat Bukittinggi. Dia menambahkan tidak mungkin masuk partai, sedangkan dirinya bekerja pada sebuah perusahaan swasta yang mengharuskan harus masuk kantor tiap hari.

Di bagian lain, Ketua Majelis sidang DKPP, Valina menyebutkan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tanti Endang Lestari itu memang perkara yang unik. Selain baru muncul usai pilkada serentak, juga pengaduan ini juga terjadi di beberapa daerah di tanah air. Sementara hasil sidang DKPP yang digelar hari itu, bakal diputuskan sekitar satu minggu lagi. (jpg)

Respon Anda?

komentar