Nilai Indeks Demokrasi Kepri Masih B Minus

332
Pesona Indonesia
Bendera Partai Demokrat. Foto: Dokumen JPNN
Bendera Partai Demokrat. Foto: Dokumen JPNN

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk wilayah Kepri. Dari hasil survey dan kajian yang sudah dilakukan, pencapaianny masih jauh dari kata memuaskan. Karena nilai pelaksanaan demokrasi di Provinsi Kepri hanya memperoleh nilai B-.

“Kepri secara agregat masuk kategori sedang. Tapi kategori sedang istilah saya nilainya B, maka Kepri termasuk B-. Artinya B tapi di bawah. Kami akan dorong lagi ke level yang lebih baik,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar ketika ekspos hasil IDI Kepri, Rabu (3/8).

Menurut Panusunan, masih ada banyak hal yang harus dilakukan bersama untuk meningkatkan level pelaksanaan demokrasi di Kepri. Utamanya sokongan dari pemangku kebijakan atau jajaran pemerintah daerah agar lebih giat lagi menggelar sosialiasi demokrasi.

“Dari sini akan diketahui cara meningkatkan indeks demokrasi suatu daerah. DPRD juga bisa mendorong parpol-nya untuk turut membangun kesehatan demokrasi dengan program kaderisasi,” ungkapnya. Kegiatan kaderisasi bukan berarti selama ini tidak ada. Panusunan menerangkan, sifatnya yang sangat sementara. “Di waktu tertentu sepi. Harusnya tidak, tetap dia konstan. Terus menerus kaderisasi,” tambahnya.

Dari segi aspek, data BPS Kepri menunjukkan satu indeks mengalami peningkatan pada 2015 dibandingkan 2014. Sedangkan dua indeks mengalami penurunan. Indeks aspek hak-hak politik mengalami peningkatan sebesar 6,66 poin. Sehingga mampu mendongkrak nilai IDI 2015. Sementara aspek kebebasan sipil turun 2,31 poin dan indeks aspek Lembaga Demokrasi turun 0,48 poin.

Perlu menjadi perhatian bahwa kenaikan indeks pada aspek hak-hal politik lebih disebabkan oleh semakin berkurangnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Sementara dari aspek Lembaga demokrasi peran DPRD dan Partai politik masih cenderung rendah.

Dari seluruh tabel penilaian pada data yang dimiliki BPS, terlihat adanya bentuk diskriminasi yang terjadi di Kepri. “Sadar tak sadar diskriminasi gender, etnis dan kelompok,” beber Panusunan.

Pembangunan pelaksanaan demokrasi di suatu wilayah, kata Panusunan, mesti menjadi agenda prioritas dan juga keharusan. Karena semakin sehat pelaksanaan demokrasi bakal sejalan lurus dengan kondusivitas suatu wilayah. “Dan wilayah yang kondusif bakal membuat para pebisnis nyaman berinvestasi di wilayah kita. Ini titik utama tujuannya karena dapat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya,” pungkas Panusunan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar