Paripurna RPJMD Dilanjutkan Hari Ini

463
Pesona Indonesia
 Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist
Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist

batampos.co.id – Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengetok palu. Disepakati bersama bahwasanya Kamis (4/8) pukul 10.00 WIB ini dilangsungkan sidang paripurna di Dompak. Rencananya, ada dua agenda yang dibahas bersama antara lembaga eksekutif dan legilastif hari ini.

“Agenda pertama adalah pandangan akhir Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD 2015 dan yang kedua adalah jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi mengenai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red),” ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Rabu (3/8).

Dua agenda yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena itu besar harapan Jumaga, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menghadiri sidang paripurna. “Karena agenda paripurna besok (hari ini, red) erat kaitannya dengan kinerja Pemprov Kepri ke depannya,” kata politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Suara agar Nurdin ikut hadir dalam sidang paripurna pagi ini, juga datang dari Ketua Komisi I DPRD Kepri, Sukri Fakhrial. Kehadiran Nurdin pada sidang paripurna, ditengarainya bakal berimbas langsung pada efektivitas kerja jajaran Pemprov Kepri.

“Kami harap gubernur dapat hadir dalam paripurna ini. Dan pastinya agar cepat diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi juga sudah tidak sabar menanti jawaban Pemprov Kepri atas catatan fraksi atas Ranperda RPJMD yang sudah dibahas beberapa waktu lalu. Alex menilai, semakin lama proses penyelesaian RPJMD ini bakal semakin berimbas tidak baik. Apalagi kalau bukan tenggatnya yang bakal jatuh tempo seminggu ke depan.

“Berhubung waktu sudah semakin sempit, gubernur sudah semestinya kooperatif,” ujarnya.
Sebelumnya, ketidakhadiran Nurdin Basirun dalam paripurna guna mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menimbulkan kericuhan di kalangan anggota legislatif Kepri.

Kehebohan semakin menjadi, saat diketahui belum diserahkannya pula hasil revisi RPJMD kepada DPRD. Hingga paripurna yang diundur satu jam dari agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) berakhir pun, pihak pemerintah provinsi Kepri belum juga dapat memberikan hasil revisi tersebut.

Kondisi ini akhirnya membuat fraksi-fraksi mempertanyakan kemampuan dan keseriusan Gubernur dalam menyelesaikan RPJMD, yang telah ditenggat waktu. Termasuk pula sekretaris Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Ia menyebutkan bahwa pemprov Kepri akan membayar mahal kelalaiannya dalam menyusun RPJMD. Sebab, dokumen RPJMD inilah yang menjadi acuan pemerintah dan DPRD menyusun anggaran pembangunannya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar