Pemkab Anambas Tak Sanggup Bebaskan Lahan untuk Bandara

1139
Pesona Indonesia
ROMBONGAN Menko Kemaritiman dan Sumber Daya saat meninjau pembangunan Bandara Letung, Sabtu (16/7). foto:syahid/batampos
ROMBONGAN Menko Kemaritiman dan Sumber Daya saat meninjau pembangunan Bandara Letung, Sabtu (16/7). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipastikan tidak akan membebaskan lahan sekitar 32 ha yang masuk dalam kawasan Bandara Letung Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasalnya pemda sendiri tidak memiliki biaya pembebasan lahan yang diperkirakan memakan biaya sebesar Rp1,5 miliar.

Padahal lahan seluas 32 ha tersebut posisinya sangat penting yakni dibagian terluar wilayah bandara yang nantinya akan dibangun pagar bandara. Tanpa adanya pagar bandara, maka pihak Kementerian tidak akan mau melaksanakan peresmian karena syarat minimal belum dipenuhi. Sebagian lahan itu juga berada tepat lurus dengan run way, sehingga jika lahan itu tidak dibebaskan, maka run way bandara juga tidak akan dapat diperpanjang.

“Kita tidak bisa bebaskan lahan itu karena anggaran yang ada tidak cukup, apalagi pemda sendiri saat ini masih memiliki hutang kepada pihak ketiga kurang lebih Rp 30 miliar,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Umum (Adpum) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Adies Saputra, kepada wartawan Rabu (3/8) siang.

Jika pembebasan lahan tersebut tetap dipaksakan, kata Adies, maka akan ada kegiatan lain yang dikorbankan karena anggaran yang ada sudah ada peruntukannya masing-masing.

Lagi pula, kata Adies, saat ini dengan adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah itu bisa dilaksanakan oleh instansi terkait yang membutuhkan dengan disertai perencanaan.

“Menurut aturan lama pihak kita yang harus membebaskan lahan tapi dengan adanya undang-undang itu, SKPD terkait bisa untuk melaksanakan pembebasan sendiri,” ungkapnya lagi.

Sementara itu ketika ditanya mengenai pembebasan lahan itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas, Masykur, mengakui bahwasanya dinas teknis bisa melakukan pembebasan sendiri namun ada batasannya. “Kalau dibawah 5 ha, kita bisa sendiri tapi kalau diatas 5 ha, kita tidak bisa,” jelasnya singkat. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar