Pemprov Jambi Surati Mendagri Terkait Pembatalan Perda Batubara

1268
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Jambi sudah melayangkan surat keberatan terhadap rekomendasi pembatalan perda batubara yang masuk daftar di Mendagri.

Seperti diketahui, ada 43 perda baik di kabupaten/kota dan Provinsi Jambi yang dianggap mengganggu investasi ataupun bertentangan dengan aturan di atasnya.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi, Janji Jaelani mengatakan, sudah menanggapinya. Pihaknya sudah mengajukan surat keberatan kepada pemerintah pusat, jika perda tersebut harus dibatalkan. Surat keberatan diajukan khususnya untuk perda angkutan batubara di Provinsi Jambi yang sudah disahkan sejak 2012 lalu.

Menurutnya, perda itu harus dipertahankan mengingat dampak yang sangat luas jika perda itu tidak ada. ”Kita sudah kirimkan surat keberatan, bulan lalu,” paparnya seperti dikutip dari Jambi Independent (Jawa Pos Group), hari ini (4/8).

Dia menyatakan hanya melayangkan surat keberatan atas keputusan pusat untuk membatalkan perda batubara. Sebab, untuk perda yang lainnya sudah direvisi sejak jauh hari sebelum ada keputusan dari pusat itu. ”Yang lainnya sudah kita revisi sejak lama,” paparnya.

Sementara untuk perda yang berada di kabupaten/kota, lanjutnya, sudah mengadakan pertemuan dengan para kabag hukum setda kabupaten/kota untuk menentukan langkah masing-masing daerah. Saat ini pihaknya sedang menunggu balasan dari pusat. Apakah keberatan yang dilayangkan itu dapat diterima atau tidak. Jika diterima, maka perda tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. Sementara jika tidak, pihaknya meminta hanya pasal-pasal tertentu saja yang dicabut.

”Kita akan pertahankan, Pak Gubernur juga sudah statement akan mempertahankan perda batubara itu,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi, Zumi Zola mengatakan, Pemprov Jambi akan mempertahankan perda batubara. Menurutnya, perda angkutan batu bara diusulkan untuk dibatalkan lantaran pertimbangan investasi. Pemerintah pusat menilai bahwa dengan adanya perda angkutan batubara tersebut maka investasi bisa terhambat. ”Perda angkutan batubara dianggap menghambat investasi. Namun sebenarnya kita buat perda itu karena jalan kita hancur lantaran angkutan batubara. Itu akan kita jelaskan,” katanya.

Lagi pula, lanjutnya, dalam waktu dekat Provinsi Jambi akan memiliki jalan khusus untuk angkutan batubara. Dalam satu tahun ini, jalan tersebut sudah siap digunakan. ”Kita juga jelaskan itu. Karena kalau perda ini dibatalkan, akan banyak dampak buruknya. Ada efek domino. Perda itu kita pertahankan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan, perda angkutan batubara benar-benar harus dipertahankan. Perda itu dibuat lantaran jalan di Provinsi Jambi hancur gara-gara angkutan batubara dengan tonase besar. ”Tahun 2013 lalu, jalan kita hancur gara-gara angkutan batubara. Ini wajib kita pertahankan,” katanya.

Perda itu sendiri menurutnya membutuhkan proses yang cukup panjang dalam pembentukannya. Dan yang pasti, sebelum disahkan, perda angkutan batubara sudah melalui tahapan evaluasi di Kemendagri. ”Itu sudah ke Kemendagri dulu dievaluasi, baru disahkan setelah itu,” katanya.

Perda ini sangat penting dipertahankan, apalagi saat ini jalan khusus belum selesai dibangun. Jalan khusus angkutan batubara sendiri, menurutnya, sudah mulai proses dibangun. Tidak ada persoalan lagi, terkait dengan izin dari pemerintah kabupaten/kota yang dilalui jalan batubara tersebut. (jpg)

Respon Anda?

komentar