Tiga Pejabat Kabupaten-Kota Diperiksa Kejati Kepri Terkait Dana Tunda Salur

475
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Tiga dari tujuh pejabat Kabupaten/ Kota se-Kepri yang membidangi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) telah memenuhi panggilan penyidik intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk dimintai keterangannya terkait dugaan korupsi Penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non Migas yang belum dibayarkan sejak tahun 2014-2015 oleh Pemerintah Provinsi Kepri ke tujuh Kabupaten Kota di Propinsi Kepri sebesar Rp 785 milliar.

”Baru tiga pejabat yang datang pada Selasa (2/8) kemarin. Pejabat yang datang dari Pemkab Anambas, Pemkab Natuna dan Bintan. Sedangkan empat pejabat kabupaten kota lainnya, yakni kota Tanjungpinang, Karimun, Lingga dan Kota Batam belum hadir, dalam pemanggilan kemarin,” ujar Kepala Seksi Penerangan hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar saat ditemui di kantornya, Rabu (3/8).

Dengan belum hadirnya empat pejabat lainnya, kata Wiwin, pihaknya akan melayangkan surat panggilan kembali, agar penyelidikan yang dilakukan bisa cepat ditangani.

”Kami akan panggil lagi, kami harap kerjasamanya. Karena ini terkait kepentingan mereka yang tidak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Non Migas dari Pemerintah Provinsi tersebut. Yang berdampak tertundanya DBH itu,” kata Wiwin.

Selain tiga pejabat dari Kabupaten/Kota yang sudah dimintai keterangan, sebut Wiwin, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap belasan orang pejabat Provinsi Kepri. Dantaranya Kadispenda Kepri, Isdianto, Kepala Bapedda, Naharuddin dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Choki Siregar.

”Mereka diperiksa guna pengumpulan keterangan dan data atas penyelidikan yang dilakukan. Hal ini untuk mencari tahu alasan tertundanya DBH yang terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini,” ucap Wiwin.

Dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke 7 Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke Ke 7 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan Provinsi Ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp 13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 7.586 miliar.

Perhitungan total bagi Hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepri ini, sendiri telah di setujui dan ditetapkan Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pada 4 Mei 2016, yang nantinya akan dialokasikan Pada APBD Perubahan 2016 Provinsi Kepri.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar