batampos.co.id – BP Batam kembali memanggil para penunggak UWTO melalui iklan pemberitahuan di media cetak lokal, Kamis (4/8/2016).
Ada 104 nama yang tertera di sana. Baik itu perusahaan, yayasan, atau nama perseorangan.
Menariknya, ada nama Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak. Dia masuk daftar yang menunggak UWTO.
Jumaga pun mengakui hal itu. “Saya memang belum bayar UWTO,” kata Jumaga Nadeak, Kamis (4/8/2016).
UWTO yang belum ia bayarkan itu berada di wilayah Tiban. Lahan itu, katanya, sudah ia terima sejak tahun 2005. Waktu itu, ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau.
“Saya baru datang dari Pekanbaru, masih tinggal di kos-kosan. Jadi saya minta sama BP Batam lahan untuk bangun rumah,” kisahnya.
Ketua BP Batam, waktu itu Ismeth Abdullah, menyanggupinya. Ismeth memberinya lahan seluas 800 meter persegi. Luas itu lebih kecil dari permintaannya. Jumaga meminta 1.000 – 2.000 meter persegi.
Namun Jumaga menerimanya. Ia membayar uang muka dan pengukuran lahan. Ia tidak ingat angkanya. “Sekitar Rp 10 juta sampai Rp 12 juta,” katanya.
Namun, ia kaget setelah melihat lokasi lahan tersebut. Lahan itu berada di lembah bukit, di pinggir jurang. Wilayah Tiban, waktu itu, masih hutan.
Jumaga tidak suka. Ia menyampaikannya pada Ismeth Abdullah. “Saya minta ganti. Kalau saya bangun rumah di situ, rumah saya kena rampok terus setiap hari,” ujarnya lagi.
Ismeth berjanji akan memberi ganti. Namun, janji itu tak kunjung terlaksana. Jumaga pun lupa dengan lahan itu lantaran sibuk bekerja.
Ia tidak tahu apakah lahan itu masih kosong atau sudah dipakai orang. Ia mengaku tak pernah melihatnya karena sudah terlanjur tidak suka dengan lahan tersebut. Jikapun harus membayar UWTO, ia ingin lokasi lahannya diganti.
“Sekarang kalau disuruh bayar ya saya bayar. UWTO itu kan murah saja,” kata politikus Partai PDI-P itu lagi. (ian/cew/bpos)