Kantor Wali Kota Pindah, Para PNS Protes Transportasi Umum Minim

1251
Pesona Indonesia
Helmi Hasan. Foto: istimewa
Helmi Hasan. Foto: istimewa

batampos.co.id – Rencana perpindahan Kantor Walikota tahun 2017 mendatang. Terus mendapat keluhan dari kalangan PNS dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dan warga Kota Bengkulu.

Terlebih lagi beberapa kantor Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) sudah menempati diwilayah Bentiring. Namun hingga kemarin (5/8). Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE belum memutuskan perubahan trayek jalur angkot di kawasan Bentiring.

“Kapan lagi mau memutuskan penambahan jalur angkot dikawasan bentiring. Sebab jumlah angkot yang melintasi jalan Bentiring sangat minim. Kalau kantor walikota jadi pindah bentiring, yang repot juga para honorer dan PNS seperti kami ini yang tidak punya kendaraan,” keluh Jk salah satu PNS yang bekerja di Sekretariat Daerah (Settda) kota seperti dikutip dari Bengkulu Ekspress (Jawa Pos Group), Jumat (5/8).

Menurut Jk, dengan penambahan jalur angkot di kawasan Bentiring tersebut memang dirasakan sangat penting, oleh kalangan PNS dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Lantaran tidak semuanya kalangan pegawai tersebut memiliki kendaraan pribadi.

“Nah kalau jalur angkot tidak ditambah diBentiring itu, kasian pegawai yang tidak memiliki kendaraan akan terasa jauh nantinya. Sebab rata-rata terutama kalangan perempuan tidak semuanya pegawai itu punya motor atau mobil. Terkadang mereka diantar ataupun pergi dengan menaikki angkot,” tambahnya, .

Senada disampaikan PNS lainnya Ni mengaku, merasa keberatan apabila rencana perpindahan perkantoran di kawasan Bentiring nantinya. Tidak mengakomodir penambahan jalur angkutan kota (angkot) serta tidak dilakukannya pengubahan jalur truk Batu Bara. “Kita prinsipnya sebagai abdi Negara siap ditempatkan dimana saja. Namun persoalannya kan, jika kantor kita (kantor walikota) sudah pindah ke Bentiring. Seharusnya walikota sudah mengambil kebijakan penambahan angkot secara dini,” jelasnya.

Sambung Ni, perpindahan kantor walikota di Bentiring harus disiapkan dengan matang oleh Pemda Kota. Salah satunya penambahan jalur angkot untuk mempermudah akses transportasi pegawai dan warga. “Apalagi ada rumah warga yang jauh dari kawasan bentiring itu juga harus dipikirkan. Sebab masalah penambahan jalur angkot ini sangat penting,” tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Heri Ifzan, SE mengatakan, perlu ada langkah dan gagasan dalam mencari jalan keluar untuk lepas dari polemik soal pengubahan jalur trayek angkot lima warna. Setidaknya mulai sekarang bisa dibahas secara bersama dengan melibatkan elemen masyarakat dan dinas terkait.

“Apalagi perubahan jalur trayek angkutan kota (angkot) lima warna yang diatur dengan SK Gubernur yang terbit pada 1996 sudah tidak relevan dengan perkembangan daerah sudah mendapat dukungan dari sejumlah sopir termasuk juga soal jalur angkot. Oleh sebab itu Dishubkominfo sebagai leading sektor, harus segera membahas bersama dengan sejumlah untuk mencari jalan keluar terbaik, sebab ini juga menyangkut hal layak banyak,” terangnya.

Lanjut Heri, jika seluruh kantor tahun depan sudah pindah di kawasan Bentiring. Selain itu yang harus dipikirkan juga soal masih bebasnya truk batubara melintasi depan kantor, tentu yang dirasakan banyak dampak negatifnya.

“Seperti dampak yang akan terjadi rawan kecelakaan. Karena kawasan tersebut akan semakin padat dilintasi arus kendaraan. Jadi perpindahan jalur truk batubara itu harus benar-benar dipikirkan juga dengan matang oleh pemkot, dengan berkomunikasi dengan pemda provinsi,” jelasnya.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Marjon, MPd mengatakan, masalah penambahan jalur angkutan kota (angkot) tersebut masih sedang dikaji bersama. Secara teknis Dishubkominfo kota yang menanganinya bersama para sopir angkutan umum kota. “Yang jelas masalah angkutan umum di wilayah bentiring itu juga kita pikirkan. Namun saat ini kita masih mengkaji lebih dalam lagi,” kata Marjon.(jpg)

Respon Anda?

komentar