Polda Kepri Tolak Laporan BP Batam Terkait Faktur UWTO Palsu

3099
Pesona Indonesia
Kabiro Hukum BP Batam, Krisnawan Putranto, Jumat (5/8). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
Kabiro Hukum BP Batam, Krisnawan Putranto, Jumat (5/8). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Polda Kepri menolak laporan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait faktur palsu Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Kepolisian terpaksa mengembalikan berkas laporan tersebut karena BP Batam dianggap tidak melampirkan dokumen asli dari kasus penipuan tersebut.

“Laporan ditolak karena ada beberapa berkas yang ditolak,” kata Kepala Biro Hukum BP Batam, Krisnawan Putranto, kemarin (5/8) di Gedung Marketing BP Batam.

Krisnawan menjelaskan bukti yang dilampirkan BP Batam dianggap belum lengkap sehingga tidak bisa dijadikan bukti.

“Itu penyampaian dari Polda Kepri ke kami,” jelasnya.

Polda Kepri meminta agar BP Batam melampirkan dokumen asli dari kasus faktur palsu tersebut.

“Ya kita lagi berupaya untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Krisnawan juga mengungkapkan pada saat melapor ke Polda Kepri beberapa hari yang lalu, pihaknya hanya membawa salah satu salinan dari faktur palsu tersebut. Isinya mengenai biaya pengukuran tanah senilai Rp 16 juta.

“Hanya satu saja yang kami bawa sesuai dengan arahan pimpinan,” ungkapnya.

BP Batam terlihat belum serius untuk menangani kasus ini, padahal faktur palsu merupakan bukti keberadaan mafia lahan yang kerap mengambil keuntungan dari sistem pengelolaan lahan yang kacau di Batam.

Sebelumnya, Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mendapat laporan tak terduga tentang keberadaan faktur uang muka UWTO palsu. Laporan tersebut datang dari seorang pengusaha yang sedang menanti keluarnya HPL dari BP Batam atas peermohonan lahannya.

Dia mengaku mendapat Faktur UWTO dari BP Batam. Faktur tersebut ditandatangani oleh Eko. Namun anehnya, Jabatan Eko dalam faktur tersebut sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam.

Ketika diminta menunjukan faktur yang dimaksud, pengusaha tersebut membawa 6 faktur palsu kepada Eko.

“Ada orang yang lapor ke saya. Dia lagi ngejar-ngejar supaya HPL nya cepat keluar. Dia bilang punya bukti bahwa BP Batam sudah ngeluarin faktur untuk DP UWTO. Totalnya ada 6 faktur yang dibawa ke saya,” ujarnya.

Eko kaget melihat faktur palsu tersebut. Apalagi sejak menjabat Eko tak pernah mengizinkan bagian lahan mengeluarkan faktur pembayaran uang muka UWTO. BP masih menunggu hingga audit BPKP selesai dan tarif UWTO baru disahkan oleh Kementerian Keuangan.

“Saya masih nunggu 2 hal. Audit BPKP dan tarif UWTO baru. Kami belum pernah mengeluarkan faktur hingga hari ini. Apalagi tandatangan saya di faktur itu bagai bumi dan langit. Sangat jauh berbeda,” tegasnya.(leo)

Respon Anda?

komentar