batampos.co.id – Permasalahan sampah di Kota Batam seperti tak pernah habisnya. Tak hanya di hari-hari libur saja, akhir pekan pun sampah menumpuk dan berserakan di perumahan. Kondisi ini kian membuktikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggungjawab tak mampu menyelesaikan masalahnya.
Ketua Komisi III DPRD Batam, Djoko Mulyono mengaku hampir setiap Kecamatan ada tumpukan sampah, baik yang ada di perumahan maupun jalanan umum. Padahal, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah di-back up pihak ketiga, bahkan dibantu Kecamatan. Namun permasalahan sampah tidak ada habisnya.
“Ini akibat sistem pengangkutan buruk,” kata Djoko beberapa waktu lalu.
Terkait anggaran, politisi Partai berlambang beringin ini mengaku, anggaran DKP sangat besar, yakni di atas Rp 300 miliar. Bahkan, dari temuan dan evaluasi Pansus, pengelolaan sampah yang dilakukan pihak swasta lebih baik, ketimbang DKP yang terlihat kedodoran dan jauh dari harapan.
Anggota Komisi III lainnya, Muhammad Yunus Muda menambahkan, anggaran besar DKP berbading terbalik dengan hasilnya. Untuk pengakutan saja, Pemko Batam menganggarkan Rp 110 miliar per tahun, jumlah yang hampir sama dengan anggaran pengelolaan sampah di Kota Surabaya sebesar Rp 130 miliar.
“Kota Surabaya penduduk yang mencapai 3 miliar hasilnya sangat memuaskan,” tuturnya.
Hasil ini, lanjutnya, tak lepas dari peran pemerintah daerah yang memberikan kesempatan pihak ketiga untuk mengelola sampah. Sekitar 60 persen yang diswakelolakan, sisanya diberikan kepada pihak ketiga. “Ada perbandingan antara pihak ketiga dan swakelola,” sebut Yunus.
Selain pengakutan sampah, permasalahan sampah lainnya yang dihadapi DKP ialah retribusi sampah, hingga hari ini juga tidak pernah mencapai target dan cenderung bermasalah. Begitu juga pengelolaan tenaga penyapu jalan, yang setiap tahunnya menyedot anggaran masih jauh dari harapan.
“Dana besar tapi kinerja lemah,” pungkasnya. (rng)