Bupati Wajib Cabut Seluruh Izin Tambang di Lingga

1660
Pesona Indonesia
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos
Lahan bekas tambang bauksit di Dusun Teregeh, Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara. Foto: hasbih/batampos

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello, sebagai pemimpin dituntut kebijaksanaannya untuk mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kabupaten Lingga. Sejak 13 tahun terakhir, kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir dengan 4 persen wilayah daratan dinilai melanggar undang-undang pengelolaan wilayah pesisir.

Jika mengacu pada UU tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil poin 3 Nomor 27 Tahun 2007, pulau-pulau di Lingga termasuk dalam kategori pulau kecil. Sebab, tidak ada satu pulau di Kabupaten Lingga pun yang memiliki luas sama dengan 2.000 Km2. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Lingga seluas 211.772 Km2 termasuk wilayah laut dengan persentase 96 persen lautan dan hanya 4 persen luas daratan.

Meski begitu, baik pulau Singkep, Tokoli, Cempa, Kecamatan Senayang, Penuba, Kecamatan Selayar, tambang pasir kuarsa Kecamatan Lingga Utara, tambang isap (TI) timah di laut pulau Pekajang, tambang batu besi pulau Temiang telah dilakukan eksploitasi. Sementara itu, pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Lingga kembali menerbitkan IUP OP 23 perusahaan tambang di Lingga.

Data yang dihimpun, sebanyak 10 perusahaan kembali mendapatkan izin peningkatan IUP OP. Yakni perusahaan PT Mulia Sukses Makmur (Bijih Besi), PT Sumatra Mining Investama (Bijih Bauksit), PT Dabo Pasir Permata (Bijih Besi), PT Sarana Usaha gemilang (Bijih Bauksit) PT Gelobal Samudra Atlantik (Bijih Bauksit), PT Sungai Raya Singkep (Bijih Timah), PT Telaga Bintan Jaya (Bijih Besi), PT Princes Flora Indonesia dua izin (Bijih Bauksit) dan terakhir PT Batamas Indah Permai (Bijih Timah). Peningkatan IUP OP kepada 10 perusahaan ini antara 9 sampai 10 tahun kedepan.

Sementara itu perusahaan yang mendapatkan perpanjangan IUP OP sebanyak 4 perusahaan yakni PT Tri Dinasti Pratama (Bijih Besi), PT Hermina Jaya (bijih Bauksit), PT Penarik Bintan (Bijih Besi) dan PT Growa Indonesia. Perpanjangan IUP OP antara 3 sampai 10 tahun kedepan.

Selain itu, 8 Perusahaan mendapat perpanjangan IUP Eksplorasi yakni PT Batamas Indah Permai (batu geranit), PT Bumi Mineral Perindo (Biji Timah), PT Teluk Kijing Energi (Biji Timah), PT Mitra Alam Resources du izin (Bijih timah), PT Astlin Megah Dewantara (Bijih Bauksit), PT Teluk Kijing Energi (Bijih Timah) dan PT Supreme Alam Resaouces (Bijih Timah). Perusahaan yang mendapat perpanjangan IUP eksplorasi antara 2 sampai 6 tahun kedepan.

Lain halnya dengan PT Singkep Timas Utama (Bijih timah) malah mendapat penjacabutan Izin IUP OP oleh pemerintah tahun 2015 lalu.

Hal ini, membuat warga Kabupaten Lingga mempertanyakan kebijakan pemimpin baru yang juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang tersebut. Ditambah lagi, baru-baru ini Kapolda Kepri membawa pengusaha asal China untuk membangun smelter dengan dana senilai Rp 15 Trilun. Jika hal ini terwujud, kerusakan alam hebat akan mengancam wilayah pesisir.

Sementara itu, Ketua Umum Ormas Gema Lingga, Zuhardi mengatakan, pihaknya masih akan terus mendesak pihak Polres Lingga dan Kejari Daik Lingga mengusut tuntas masalah tambang yang banyak merugikan rakyat tersebut. Selain itu, pihaknya berharap bupati segera mengambil langkah membatalkan kontrak kerjasama terkait jenis perusahaan tambang di Lingga.

“Kami selaku masyarakat, akan terus mendesak pihak penegak hukum menuntaskan masalah ini. Kita tahu bersama, kalau tambang yang ada di Lingga tidak taat hukum. Sementara sangsi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak pernah ada. Kami minta Bupati mengambil langkah tegas,” kata Zuhardi. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar