Jalur Peredaran Narkoba, DPR RI Akan Bahas Pendirian BNN Bintan

876
Narkoba jenis sabu. Ilustrasi foto dokumen jpnn
Narkoba jenis sabu. Ilustrasi foto dokumen jpnn

batampos.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa mengatakan Pemerintah Pusat akan menetapkan Kabupaten Bintan sebagai wilayah khusus penanganan narkoba. Karena jaringan penyelundup narkoba internasional telah menjadikan wilayah ini sebagai lokasi transit utama masuknya narkoba ke Indonesia.

“Dari informasi yang kita dapati dari BNN, BIN dan TNI bahwa Bintan itu rawan masuknya narkoba. Jadi sudah sepantasnya ditetapkan sebagai wilayah khusus,” ujar anggota legislatif yang membidangi masalah Hukum, HAM dan Keamanan saat Kunker ke Bintan, kemarin.

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara asing ini memiliki ratusan pelabuhan ilegal (tikus) yang susah dideteksi. Celah ini dimanfaatkan jaringan narkoba internasional untuk memasukan serta memperdagangkan barang haram ke Indonesia. Contohnya, keberhasilan BNN menangkap tiga tersangka pembawa narkoba seberat 80 Kg sabu dan 24 Kg ekstasi dari Malaysia melalui Kabupaten Bintan di Tanjungpinang.

“Bahkan Bintan menjadi wilayah penyumbang keberadaan narkoba terbesar ke empat se Indonesia,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, kata Politisi PDIP ini, Kabupaten Bintan harus memiliki lembaga khusus yang menangani masalah narkoba atau BNN. Karena kabupaten ini sangat berpotensi besar menjadi wilayah rawan dengan tindakan kriminalitas internasional.

Agar Bintan memiliki BNN sendiri, lanjut Anggota DPR RI Dapil Kepri ini, ia akan segera membahas pendirian lembaga BNN itu bersama komisinya dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Kita baru tahu selama ini kalau ada kasus narkoba di Bintan dan Tanjungpinang yang tangani BNN Kota Tanjungpinang. Tapi sekarang sudah sepantasnya Bintan memiliki BNN sendiri karena wilayahnya memiliki potensi rawan penyelundupan barang haram,” katanya.

Sementara Kapolres Bintan, AKBP Febrianto Guntur Sunoto mengatakan untuk membentuk BNN khusus di Kabupaten Bintan perlu adanya persetujuan dari pihak pemerintah setempat. Sebab untuk berdirikan BNN itu sendiri dibutuhkan alokasi anggaran baik untuk pembangunannya maupun menunjang kinerja pegawai BNN.

“Untuk lahannya sudah dibebaskan oleh Pemda setempat. Namun anggaran untuk bayar gaji dan lainnya belum didukung. Kemudian juga harus mendapat persetujuan dari Menpan RB,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar