Pemprov Kepri Dituntut Andal Tingkatkan PAD

665
Pesona Indonesia
Ketua Pansus LPP APBD, Sarafuddin Aluan.
Ketua Pansus LPP APBD, Sarafuddin Aluan.

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri diminta lebih sanggup menahan diri. Utamanya dalam melaksanakan pembangunan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2015, Sarafudin Aluan menilai harus ada pilah-memilah program dengan bijaksana di tengah defisit keuangan yang masih mendera.

“Kondisi keuangan seperti ini ya tidak boleh dulukan ego. Laksanakan dulu skala prioritas. Bersusah susah dululah,” ungkapnya, kemarin.

Mana-mana pengeluaran yang bisa ditunda, ada baiknya memang ditahan dulu. Sementara yang berkenaan pengeluaran pokok seperti gaji, tunjangan, kegiatan yang bersifatnya sangat strategis dan skala prioritas tetap digesa.

“Yang seremonial-seremonial itu dipangkas saja dulu,” ucapnya.

Saran semacam ini diucapkan Aluan bukan tanpa asalan. Merujuk pada LPP APBD 2015 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, menyatakan masih ada banyak hal yang mesti dibenahi. Khususnya yang menyangkut penggunaan anggaran yang masih tersandera defisit.

“Itu penting. Apalagi mengalami defisit dan juga punya tanggungan kepada kabupaten dan kota yang harus segera juga diselesaikan. Berhubung mereka juga membutuhkan,” kata politisi dari Partai Persatuan dan Pembangunan ini.

Aluan menambahkan, besarnya angka pengeluaran semestinya turut dibarengi dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi-potensi yang sebenarnya masih bisa digali mesti dimaksimalkan lagi. Dalam hal ini, Pemprov Kepri memang harus kerja keras. Pasalnya, kata Aluan, mereka telah masuk undang-undang badan kerja sama provinsi kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 30 Undang-Undang nomor 24. “Itu ada dana percepatan provinsi kepualauan,” ujarnya.

Tidak boleh tidak. Pemprov Kepri harus mengejar peluang ini. Tahun depan diharapkan bisa cair anggaran dari pemerintah pusat untuk delapan daerah provinsi kepulauan. Keuntungannya cukup jelas sekali dapat membantu keuangan yang defisit.

Andai kata bila jumlah keseluruhan adalah lima persen anggaran pemerintah pusat, setidaknya ada dana sebesar Rp 60 triliun yang bisa dibagi untuk delapan provinsi kepulauan. Estimasinya, Pemprov Kepri bisa menerima setidaknya Rp 5-6 triliun.

“Ini harus dikejar. Karena ini sudah janji Kementerian Keuangan. Tinggal menyangkut masalah kriteria, kegiatan dan program tentang percepatan pembangunan provinsi kepulauan,” pungkas Aluan. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar