Terkumpul Rp183,45 miliar dari Amnesti Pajak

937
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id– Hingga pekan pertama Agustus, uang tebusan yang dikumpulkan Ditjen Pajak dari peserta amnesti pajak baru Rp 183,45 miliar. Jumlah itu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan target penerimaan negara dari program amnesti pajak Rp 165 triliun.

Untuk mendorong penerimaan negara dari uang tebusan, Ditjen Pajak berupaya memaksimalkan program amnesti pajak dengan membuka kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia pada akhir pekan. Dimulai Sabtu (6/8), seluruh KPP beroperasi pada pukul 08.00 hingga 14.00 waktu setempat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, langkah itu diambil karena periode amnesti pajak hanya sembilan bulan.

Selain itu, periode pertama amnesti pajak dengan tarif tebusan pajak paling rendah tinggal tersisa dua bulan karena berakhir 30 September 2016.

“Dengan penambahan waktu layanan, masyarakat dapat lebih leluasa dan segera memanfaatkan amnesti pajak,” paparnya.

Yoga optimistis dengan keberhasilan amnesti pajak. Berdasar data yang dia terima, tercatat 1.294 wajib pajak melaporkan harta bersihnya pada pekan pertama Agustus. Jumlah harta yang dideklarasikan mencapai Rp 8,89 triliun.

Head of Regional Officer of East Java II Ditjen Pajak Irawan memprediksi, para pemilik dana kini masih mempelajari segala hal tentang amnesti pajak, terutama konsekuensi perpajakan, setelah masa amnesti selesai. Selain itu, para pemilik dana masih menyelesaikan administrasi pengalihan aset sembari menunggu momentum untuk mendeklarasikan maupun membawa pulang uangnya ke dalam negeri.

’’Di periode kedua nanti semakin bergairah, tetapi kami harus terus merawat momentumnya,” jelas Irawan. Periode kedua amnesti pajak dimulai 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016.

Hal yang sama disampaikan Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas. Dia memperkirakan, timpangnya nilai dana yang dilaporkan dan dibawa pulang disebabkan proses administrasi amnesti pajak yang cukup rumit sehingga para peserta masih perlu mempelajarinya.

Rohan memperkirakan, repatriasi dana baru mulai ramai pada September atau mendekati batas akhir periode pertama pada 31 September. Periode pertama diprediksi menjadi target para wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak karena tarif tebusan hanya 2 persen dari nilai harta bersih.

Kebijakan amnesti pajak yang ditargetkan memperoleh tambahan pendapatan Rp 165 triliun, tampaknya, belum cukup menambal shortfall penerimaan negara. Pemerintah memprediksi, defisit anggaran melebar hingga 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 313,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pelebaran cekak anggaran menuntut pemerintah menambah utang Rp 17 triliun. Saat ini pemerintah masih berupaya memenuhi target defisit anggaran di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen dari PDB.

Cekak anggaran disebabkan besaran belanja yang tidak diimbangi penerimaan pajak. Pada semester pertama, belanja negara bertambah Rp 113 triliun karena pencairan dana desa dan transfer daerah. Sebaliknya, pendapatan negara berkurang Rp 33 triliun. (ken/c7/noe/jpgrup)

Respon Anda?

komentar