Tim TAPD Pemprov dan Banggar DPRD Kepri Dipanggil Penyidik

475
Pesona Indonesia
Kantor Kejati Kepri
Kantor Kejati Kepri

batampos.co.id – Tim penyidik Kejati Kepri berencana akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri dan tim bagian anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi dana tunda salur bagi hasil pajak non migas sejak tahun 2014 hingga 2016 yang belum disalurkan pemerintah Provinsi Kepri ke tujuh Kabupaten Kota di Kepri senilai Rp 785 miliar.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kepri Martono mengatakan, dalam proses penyelidikan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan memanggil tim TAPD Pemprov Kepri yang diketuai Sekda Kepri dan tim Banggar DPRD Kepri.

“Apa penyebab dana bagi hasil pajak daerah yang dipungut itu belum dibayarkan Pemprov ke kabupaten kota, masih terus kami lidik,” ujar Martono, Minggu (7/8).

Kalau dana bagi hasil pajak itu belum dibayarkan, kata Martono, lantas kemana dana pajak yang ditarik melalui Samsat di tujuh kabupaten/kota tersebut dipergunakan pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami juga sedang mencari tahu, apakah penundaan dana tunda salur sebagai mana yang dilakukan pemerintah provinsi itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan kalau tidak dialokasikan dalam APBD apa alasanya?,” kata Martono.

Seperti diketahui, dalam proses penyelidikan dugaan korupsi dana tunda salur bagi hasil non migas tersebut Kejati Kepri telah memanggil tujuh pejabat kabupaten/kota se-Kepri yang membidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dimintai keterangannya. Namun, baru tiga pejabat yang datang pada (2/8) lalu yaitu Pejabat dari Pemkab Anambas, Pemkab Natuna dan Bintan. Sedangkan empat pejabat kabupaten kota lainnya, yakni kota Tanjungpinang, Karimun, Lingga dan Kota Batam belum hadir, dalam pemanggilan kemarin.

Selain tiga pejabat dari kabupaten/kota yang sudah dimintai keterangan. Kejati Kepri juga telah melakukan pemanggilan terhadap belasan orang pejabat Provinsi Kepri diantaranya Kadispenda Kepri, Isdianto, Kepala Bapedda, Naharuddin dan Plt Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Andri Rizal.

Dari data yang didapat dilapangan, terhitung sejak Tahun Anggaran (TA) 2014, 2015, dan 2016 diketahui kewajiban Pemprov Kepri terhadap tujuh Kabupaten/Kota di Kepri adalah sebesar Rp 333,4 miliar. Kewajiban tersebut bersumber dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PA-P) dan Pajak Tokok (P-Rokok), yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi Kepri, ke 7 Kabupaten/kota di Kepri dari tahun 2014, 2015, dan 2016.

Dari total bagi hasil peneriman pajak yang belum disetorkan Pemerintah Provinsi ke Ke 7 kabupaten/kota, masing-masing Kabupaten/kota seharusnya menerima hak tersebut. Adapun detailnya adalah Kota Batam tahun 2014 sebesar Rp 13,769 miliar, Kota Batam tahun 2015 Rp 137.609 millar lebih, Tanjungpinang Rp 45.956 miliar, Kabupaten Bintan Rp 42.692 miliar lebih, Karimun Rp 31.448 miliar lebih, Kabupaten Natuna Rp29.625 miliar lebih, Kabupaten Lingga Rp23.855 miliar Lebih, Dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp22.307 miliar Lebih.

Berdasarkan lima sektor pajak, penerimaan daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota. Adapun bagi hasilnya belum disalurkan Provinsi Ke 7 Kabupaten/kota di Kepri. Total bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk 7 Kabupaten Kota merupakan yang terbesar, dengan nilai Rp124.129.971.348.

Jumlah tersebut berasal dari sumbangan Kota Batam untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.378 miliar. Selanjutnya tahun 2015 sebesar Rp 40.346 miliar. Berikutnya adalah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 18.967 miliar. Setelah itu adalah Kabupaten Bintan Rp 23.216 miliar, Kabupaten Karimun Rp 12.087 miliar. Sedangkan Kabupaten Natuna jumlahnya adalah Rp 13.651 miliar, Kabupaten Lingga Rp 8.074 miliar. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 7.586 miliar.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar