Traktor Bantuan Menteri PDT Belum Juga Disalurkan ke Masyarakat

428
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dalam rangka melaksanakan program ketahanan cadangan pangan nasional pihak Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) sebelumnya telah memberi bantuan sejumlah alat pertanian berupa handtranctor berjumlah 8 unit kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada akhir tahun 2015 lalu.

Namun sayangnya handtractor itu hingga kini belum bisa disalurkan kepada desa yang membutuhkan lantaran saat ini desa-desa yang calon penerima bantuan itu belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan syarat mutlak untuk menerima bantuan. Karena belum diserahkan, kini handtranctor itu masih berada di kantor Badan Pemberdayaan masyarakat Desa (BPMD).

Dengan adanya bantuan yang tidak kunjung tersalurkan itu membuat sejumlah pihak bertanya-tanya apakah daerah benar-benar tidak berupaya untuk mendayagunakan bantuan itu ataukan pihak Kementerian yang tidak melakukan survey dulu sebelum memberikan bantuan.

“Kita jelas bertanya, pemda ini dibantu, seharusnya berupaya untuk memanfaatkan bantuan itu, memangnya perlu berapa lama untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena bantuan itu sudah datang bulan Oktober tahun 2015 lalu, kini sudah bulan Agustus tahun 2016, artinya sudah 10 bulan barang itu tidak disalurkan,” ungkap salah seorang warga Tarempa, Andri, kepada wartawan.

Dari sisi lain, menurutnya pihak Kementerian juga terlalu terburu-buru dalam memberikan bantuan itu. Menurutnya pemerintah pusat tidak melakukan survey dulu karena di Anambas sendiri lahan pertanian tidak banyak, kenapa juga harus dipaksakan dibantu. “Kan masih banyak daerah lain yang lebih siap,” ungkapnya.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Kemasyarakatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Supriyadi, mengatakan bahwasanya pihaknya telah menyurati tiga desa calon penerima bantuan traktor yakni Desa Piasan, Kecamatan Palmatak, Desa Mampok, Kecamatan Jemaja, dan Desa Bukit, Kecamatan Jemaja Timur.

“Pemerintah daerah khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD belum berani menyerahkan bantuan tersebut karena desa itu belum memiliki BUMDes,” ungkap Supriyadi.

Ia belum mengetahui secara pasti alasan desa yang tidak sanggup membentuk BUMdesa tersebut. Padahal pihaknya telah memberikan solusi supaya dapat digunakan sejumlah bantuan itu, hanya dengan membuat surat perjanjian saja.

Lanjutnya, jika dalam hal ini tidak ada upaya dari desa untuk mengambil sejumlah alat bantuan itu dan akan memenuhi persyaratannya,
ia mengaku tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya khawatir pengadaan bantuan berupa traktor yang berada di depan kantor BPMD akan mengalami kerusakan. “Saya yakin traktor itu jika tidak digunakan akan mengalami kerusakan,” pungkasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar