Banyak Pengusaha Tak Jujur soal Pajak

1232
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam waktu dekat akan menggelar penertiban terhadap pengusaha nakal. Mereka dianggap nakal lantaran hingga saat ini banyak yang membandel dan tidak jujur dalam membayar pajak.

“Kita sudah bentuk tim, tim ini akan bergerak melakukan penertiban terhadap para pengusaha yang nakal. Dan kita sudah memiliki data pengusaha-pengusaha mana saja yang masih nakal tersebut,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam kepada Babel Pos (Jawa Pos Group), belum lama ini.

Ia mengatakan, penertiban ini digelar selain untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha, juga dilakukan sebagai langkah untuk menaikkan pendapatan pajak. Apalagi saat ini, katanya, kondisi anggaran daerah tidak stabil.

“Jadi mau tidak mau hal ini harus kita laksanakan. Dan kami minta Satpol PP sebagai penegak perda juga harus bersikap tegas,” imbuhnya.

Senada dengan Radmida, Kabid Pendapatan DPPKAD Kota Pangkalpinang Fitriyanto juga mengakui bahwa hingga saat ini masih banyak pengusaha yang tidak mau patuh dan jujur dalam membayar pajak. Oleh karenanya, dengan adanya pembentukkan tim tersebut, diharapkan pungutan pajak bisa lebih efektif.

“Kalau untuk tingkat kepatuhan pasti banyak yang tak jujur, karena kalau ditanya dari 100 orang, paling satu yang mau jujur untuk masalah pajak atau pun masalah retribusi,” tegasnya.

Ketika ditanyakan pengusaha-pengusaha dibidang apa saja yang kebanyakan membandel, diungkapkan Fitriyanto, rata-rata pengusaha restoran, reklame, PBB dan BPHTB.

“Itu yang menurut kita mendominasi. Jadi kita harapkan kedepan agar para pengusaha ini untuk lebih patuh membayar pajak dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Pangkalpinang,” pintanya.

Namun saat disinggung pemkot terkesan pro pengusaha besar ketimbang pengusaha kecil, hal itu dibantah Fitriyanto. Menurutnya, pihaknya dalam pungutan pajak sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebenarnya gini, memang ada sebelumnya ribu-ribut untuk pengusaha kuliner. Nah dalam hal ini justru kami tidak pernah turun terhadap kecil-kecil seluruhnya sama, justru yang besar-besar itu temuannya juga besar. Cuma kan kami nggak boleh mengungkapkannya ke publik, misal pajak si A sekian harus dibayar, nggak boleh itu. Itu kan memang ada aturannya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah,” tandasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar