Gubernur Belum Putuskan MV Lintas Kepri untuk Lingga

1312
Pesona Indonesia
MV Lintas Kepri saat peresmian tahun lalu. foto:jailani/batampos
MV Lintas Kepri saat peresmian tahun lalu. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku belum bisa memberikan keputusan terkait permintaan Kabupaten Lingga yang menginginkan Mv. Lintas Kepri dioperasikan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat Lingga. Meskipun demikian, apabila memang layak untuk dilakukan, Nurdin akan tetap memberikan laluan tersebut.

“Masih kita pelajari lebih lanjut terkait masalah ini. Kalau memang memungkinkan untuk kita lakukan, tentu akan kita lakukan,” ujar Nurdin Basirun, Senin (8/8) di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Menurut Gubernur, segala masukan memang harus ditapung dan dipelajari. Apakah itu asas manfaatnya, baik bagi Pemprov Kepri, Kabupaten Lingga dan masyarakat tentunya. Karena tujuan awal pembangunan tersebut rutenya untuk daerah yang lain. Masih kata Nurdin, apa yang diharapkannya pengoperasian kapal tersebut jangan sampai membebankan Pemprov Kepri.

“Bagaimanapun, sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat akan terus kita pelajari. Ini akan kita bahasa lebih lanjut dengan instasi terkait,” papar Nurdin.

Ditempat terpisah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Kepri, Kapten Muhammad Jauhari menegaskan pihaknya siap untuk mengelola Mv. Lintas Kepri, apabila rute yang akan dilayari adalah Tanjungpinang – Lingga. Menurut Jauhari, rute pelayaran tersebut adalah laluan komersil, bukan perintis. Sehingga ada potensi bagi pemasukan daerah.

“Kami tentunya menyambut baik dengan rencana ini. Tapi yang jelas, sampai saat ini masih belum ada serah terima untuk penugasan pengelolaan Mv. Lintas Kepri. Tetapi secara lisan sudah disampaikan Dishub Kepri kepada kami,” ujar Kapten Jauhari.

Masih kata Jauhari, terkait teknis bisnisnya nanti masih akan ada rapat bersama. Yakni akan melibat Dinas Perhubungan Kepri, PT. Pelabuhan Kepri, Biro Ekonomi Pemprov Kepri, Biro Hukum Pemprov Kepri, dan Dinas Perhubungan Lingga. Sebagai gambaran sebagai Jauhari, ada dua skema yang akan diterapkan. Yakni dikelola secara langsung atau dengan pihak ketiga dengan slot pelayaran yang sudah ada.

“Selain karena ada permintaan dari Kabupaten Lingga, kami melihat jalur tersebut bukan rute perintis. Sehingga bisa survive tanpa mengandalkan subsidi dari Pemerintah Daerah,” jelasnya. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar