Kepala Desa Perlu Pendamping Teknis untuk Kelola Dana Desa

1239
Pesona Indonesia
ilustrasi dana desa Foto: istimewa
ilustrasi dana desa Foto: istimewa

batampos.co.id – Kepala Desa meminta adanya pendamping teknis dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Seperti diketahui, desa kini dipercayakan untuk mengelola sendiri dana desanya dengan besaran hingga ratusan juta rupiah. Tergantung dari luas wilayah serta jumlah penduduk. Bahkan jika ditambahkan dengan dana dari pemerintah daerah jumlahnya lebih dari Rp1 miliar.

Asmarandi, Kepala Desa Tarempa Barat yang ditemui mengatakan, usulan pendamping desa menurutnya sudah pernah disampaikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hadirnya sarjana pendamping desa untuk masing-masing desa pun, menurutnya masih menjadi tandatanya sebab dalam petunjuk yang diberikan tidak ada untuk mengurus dana teknis seperti dana desa yang bersumber dari APBN.

“Untuk program pendamping desa itu memang sudah ada, namun bukan dalam kegiatan. Dalam surat yang disampaikan itu, disampaikan hanya membantu Kepala Desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes serta hal-hal lainnya. Tidak ditunjukkan untuk mengurus dana teknis itu,” ujarnya Senin (8/8).

Kekhawatiran akan tersandung kasus hukum pun, diakuinya menjadi kendala terberat dalam mengelola dana desa dengan dua tahap pencairan ini. Tahap pertama sebesar 60 persen dan 40 persen pada tahap selanjutnya.

Sementara dana yang bersumber dari APBD terbagi kedalam empat tahap pencairan dengan masing-masing pencairan dengan presentase 25 persen. Pelatihan serta bimbingan teknis dalam mengelola dana desa ini pun, diakuinya telah beberapa kali diberikan baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat provinsi.

Ketika disinggung mengenai pengunduran sejumlah kepala desa di Anambas karena khawatir terjerat akan kasus hukum dalam mengelola dana desa yang bersumber dari APBN tersebut. Meski tidak mau terlalu jauh mencampuri urusan desa lain, namun dari informasi yang ia ketahui, sejumlah Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut ada yang terpaksa mengundurkan diri karena ada desakan dari masyarakat mereka, meskipun tidak dipungkiri ada juga yang tersangkut masalah di desa yang mereka pimpin.

“Bila kita bekerja sesuai degan aturan dan ketentuan yang ada, saya kira tidak ada masalah. Saya terus terang, ketika ingin menjadi kades, sudah kita ketahui bahwa terdapat liku-liku di sana,” bebernya.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar