Keuangan Sulit, Nurdin Rela Kurangi Penggunaan Fasilitas Dinas

519
Pesona Indonesia
Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditemani Bupati Lingga Alias Wello saat meninjau beberapa tempat di Lingga. foto: humas pemprov
Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditemani Bupati Lingga Alias Wello saat meninjau beberapa tempat di Lingga. foto: humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengakui Tahun Anggaran (TA) 2016 merupakan tahun transisi baginya sebagai kepala daerah. Melihat kondisi keuangan Pemprov Kepri yang semakin sulit, orang nomor satu di Kepri tersebut rela untuk tidak menggunakan fasilitas dinas yang ada. Sehingga bisa membantu cash flow keuangan daerah.

“Memang untuk mengurangi beban keuangan kita, jalannya penyesuaian kegiatan terpaksa dilakukan. Dampaknya banyak kegiatan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kepri yang ditunda,” ujar Nurdin menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Senin (8/8).

Meskipun Pemprov Kepri masih terus didera defisit anggaran yang tidak berkesudahan, mantan Bupati Karimun tersebut tetap optimis akan dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kepri. Lalu mengenai pemangkasan alokasi kegiatan dan operasional Nurdin juga sangat mendukung. Diakuinya, kondisi sekarang ini memang sedang mencabar dirinya sebagai seorang kepala daerah untuk lebih berkreativitas.

“Maka dari itu kalau ada fasilitas saya untuk membeli mobil baru, saya minta nggak usah dibelikan mobil. Apabila penting, biaya operasional kepala daerah juga dapat dilakukan rasionalisasi,” tegas Nurdin.

Masih kata Nurdin, apabila perlu waktu kunjungan kerja ke pulau tidak usah ramai-ramai, cukup dirinya dan dua orang aja. Bahkan tidak perlu menggunakan kapal pribadi ataupun menyewa kapal. “Tidak usah menyewa kapal, boat pancung saja bisa, bagi saya itu tidak apa-apa,” tegas Nurdin.

Diakuinya juga, akibat anggaran APBD Kepri 2016 yang terbatas, dirinya belum dapat berbuat banyak, dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang diinginkan masyarakat Kepri. Atas dasar itu, pelaksanaan rasionalisasi dan pemangkasan anggaran kegiatan operasional dinas akan terus dilakukan, dengan melakukan pemangkasan kegiatan dan Operasional SKPD yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Kita juga mengharapkan peran setiap SKPD untuk mengerti dengan kondisi keuangan sekarang. Bagaimanapun caranya, program pelayanan kepada masyarakat terus berjalan,” tutup Nurdin. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar